Wamenaker Tegaskan: Jangan Ganggu Investasi Tambang di Sultra

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengimbau agar seluruh elemen masyarakat tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di sektor pertambangan.

Pernyataan itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat perusahaan tambang besar di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (17/6/2025).

Empat perusahaan yang dikunjungi yakni PT Vale Indonesia Tbk, PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP), dan PT ANTAM Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Kolaka.

“Sultra harus menjadi contoh bagi daerah lain. Jangan ada yang memeras, jangan ganggu investor. Jika daerah kondusif, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” tegas Immanuel.

Ia menekankan bahwa investasi yang sehat menjadi fondasi dalam menciptakan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup warga lokal. Pemerintah pusat, menurutnya, tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan tenaga kerja, termasuk diskriminasi terhadap pekerja lokal atau penyalahgunaan tenaga kerja asing.

“Kita ini negara hukum. Bila ada pelanggaran, tentu ada mekanisme sanksi yang akan ditegakkan sesuai peraturan,” tambahnya.

Terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Wamenaker mengaku tidak menemukan pelanggaran serius selama sidak. Menurutnya, standar operasional telah diterapkan dengan baik, termasuk pemahaman operator alat berat terhadap prosedur kerja yang aman.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif Dinas Tenaga Kerja dalam setiap kunjungan pengawasan untuk memastikan fakta di lapangan sesuai laporan.

Dalam kunjungannya, Wamenaker turut didampingi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, dan diterima oleh Bupati Kolaka dalam sesi ramah tamah di Rumah Jabatan Bupati. Immanuel menyampaikan apresiasinya atas langkah Pemda Kolaka dalam membina dunia ketenagakerjaan, terutama soal transparansi proses rekrutmen tenaga kerja.

“Jangan sampai ada calo, LSM, ormas, atau tokoh masyarakat yang memungut biaya dari pencari kerja. Jika ada, segera laporkan ke negara. Negara harus hadir dengan instrumennya,” tegas Immanuel.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei, menanggapi dengan menekankan pentingnya membuka akses kerja bagi warga lokal. Saat ini, dari total angkatan kerja usia produktif, sekitar 2,9% masih menganggur, dan terdapat 951 orang pencari kerja aktif yang telah terdata di Dinas Tenaga Kerja Kolaka.

“Kami targetkan minimal 70 persen tenaga kerja yang terserap di sektor tambang adalah warga Kolaka. Sisanya 30 persen bisa dari luar daerah, termasuk tenaga kerja asing, asalkan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Bupati.

Pemda Kolaka, menurutnya, terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membangun ekosistem investasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan guna menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas.

Reporter: A. Jamal