Menteri ATR/BPN, Nusron Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Karhutla

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian HGU, mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, penolakan perpanjangan, hingga tidak diterbitkannya HGU baru.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok.

• Tiga HGU dicabut seluruhnya

Kelompok pertama mencakup pencabutan seluruh HGU atas tiga perusahaan, yaitu PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas HGU 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Pencabutan tersebut didasarkan pada kondisi lahan yang terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

• HGU tidak diperpanjang

Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 2.300 hektare. HGU tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.

Pertimbangannya meliputi ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta terjadinya kebakaran berulang. Pemerintah juga memastikan lahan eks pemegang HGU tersebut akan diambil alih oleh negara.

• Tiga perusahaan tanpa HGU

Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak akan dipertimbangkan untuk diberikan HGU maupun izin usaha perkebunan, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Nusron menyatakan Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menimbang pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.

• Satu HGU dicabut sebagian

Kelompok keempat adalah pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Pencabutan sebagian dilakukan karena lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, tetapi terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

• Tiga kasus masih dikaji

Kelompok kelima meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS yang pencabutan HGU-nya, baik sebagian maupun seluruhnya, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketiganya mencakup HGU PT STP seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; HGU PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta HGU PT JMS seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penetapan keputusan pencabutan HGU.

• Dasar hukum penertiban

Nusron menegaskan setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan dilakukan melalui pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus akhir, hingga penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.

Rakor evaluasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dan dihadiri para kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Nusron didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN.

• Reporter: Farid