Sertifikat Tanah Hilang, Warga Lamedai Dua Kali Lapor Polisi, Dugaan Penggelapan Libatkan Oknum Aparat Desa

Perbesar

KOLAKA, TRASPOLITIKA.ID – Dugaan penggelapan sertifikat tanah kembali mencuat di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Seorang warga Dusun III Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada, Ambo Enre, mengaku menjadi korban ulah oknum aparat desa berinisial IR yang diduga mengalihkan hak atas tanah miliknya tanpa izin.

Kasus ini pertama kali dilaporkan Ambo ke Polres Kolaka pada 13 November 2014, dan kembali dilaporkan pada 12 Februari 2024. Namun hingga kini, warga belum mendapatkan kejelasan hukum dari aparat kepolisian.

“Laporan terakhir kami sampaikan pada Kamis, 22 Mei 2025. Tapi belum ada titik terang,” kata Ambo kepada wartawan, Kamis.

Menurut penuturan Ambo, persoalan ini bermula saat dirinya bersama warga lain mengikuti program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada 2021.

Ia telah menyerahkan berkas seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT), KTP, dan Kartu Keluarga kepada Kepala Desa Lamedai sebagai syarat pengurusan sertifikat.

Namun hingga 2022, sertifikat tanah milik Ambo tak kunjung terbit, sementara milik warga lain sudah keluar. “Pada April 2024, kami baru mengetahui bahwa sertifikat kami sudah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kolaka pada 14 Desember 2022 dengan nomor 01226,” ujar Ambo.

Masalah muncul ketika aparat desa menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah diserahkan kepada IR karena tanah itu disebut telah dijual ke PT Rimau, mitra PT Indonesia Pomalaa Industry Part (PT IPIP).

Ambo membantah keras klaim tersebut. “Saya tidak pernah menjual tanah itu,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, pihak PT Rimau membenarkan bahwa mereka memang menerima sertifikat tersebut, namun belum memberikan penjelasan siapa yang menyerahkan dokumen itu.

Akibat dugaan penggelapan tersebut, Ambo mengaku mengalami kerugian hingga Rp130 juta. Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian dan IR belum memberikan keterangan resmi.

• Reporter: A. Jamal