Menteri ATR/BPN Dorong Rakor Berjenjang dan Penanganan Alih Fungsi Lahan

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pencegahan tindak pidana pertanahan dilakukan sejak tingkat desa melalui rapat koordinasi (Rakor) berjenjang.

Ia juga meminta kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan sebagai salah satu agenda utama dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.

Rekomendasi tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor pada Kamis, 12 November 2026. Menurutnya, penanganan tindak pidana pertanahan tidak cukup hanya berfokus pada persoalan kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah (land use).

“Poin satu, Rakor berjenjang untuk ditindaklanjuti tahun depan. Poin kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan sebagai salah satu fokus pembahasan dalam Rakor ini, supaya penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tetapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya,” ujar Nusron.

Ia menilai, jika kedua langkah tersebut dijalankan secara konsisten, pencegahan tindak pidana pertanahan akan lebih efektif dan berdampak pada terciptanya efek jera.

Pencegahan dari tingkat desa

Nusron menyebut Rakor berjenjang sebagai langkah penting karena pencegahan tindak pidana pertanahan perlu dimulai dari hulu. Sebelum perkara sampai ke Kementerian ATR/BPN, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis dalam penerbitan dokumen serta surat keterangan terkait pertanahan.

“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana,” kata Nusron.

Oleh karena itu, ia meminta Kepala Kantor Wilayah BPN menyelenggarakan Rakor pencegahan di tingkat kabupaten/kota. Rakor tersebut diharapkan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), serta pemerintah daerah setempat.

Melalui pertemuan tersebut, Nusron berharap edukasi mengenai administrasi pertanahan dapat diberikan kepada perangkat desa secara terpadu. Kolaborasi antara Kantor Pertanahan, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa dinilai dapat memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan tindak pidana pertanahan.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan. Yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, dan pemda di situ. Jadi, kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujarnya.

Alih fungsi lahan jadi fokus

Terkait rekomendasi kedua, Nusron menegaskan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan perlu diperluas hingga ke persoalan alih fungsi lahan. Ia menilai pelanggaran penggunaan tanah yang tidak sesuai perizinan dan peraturan tata ruang harus menjadi perhatian bersama.

Nusron mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lain secara sepihak, tanpa kesesuaian dengan perizinan maupun ketentuan tata ruang.

“Kalau tidak ada bahasan Rakor yang masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sawahnya habis, kita menjadi sangat tergantung pada kebutuhan pangan dari impor. Dan kalau pangan kita tergantung impor, maka kemandirian kita dan nasib kita digantung pada negara asing,” tegas Nusron.

Ia menambahkan bahwa pembahasan alih fungsi lahan penting untuk melindungi kawasan lindung pangan serta menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.

Sinergi lintas lembaga

Dalam kesempatan yang sama, Nusron mengingatkan pentingnya peningkatan intensitas koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Sinergi tersebut, menurutnya, harus tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota dan desa.

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi di tingkat bawah juga ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.

Apresiasi capaian penanganan

Setelah membuka Rakor secara resmi dengan pemukulan gong, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan.

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan penanganan tindak pidana pertanahan. Rakor ini juga dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

• Reporter: Farid