LSM Kolaka Gelar Demonstrasi, Tuntut Pengusutan Penambangan Nikel Ilegal

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kotak Katik Kolaka Kontrol menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 Mei 2025.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap maraknya aktivitas penambangan nikel ilegal, yang diduga dilakukan melalui praktik penerbitan dokumen terbang (Dokter) atau penggunaan dokumen palsu/tidak sah.

Ketua LSM Gaki Kolaka, Haeruddin, mengecam keras praktik penambangan nikel tanpa izin resmi yang dibungkus dengan dokumen palsu atau tidak sesuai dengan lokasi izin.

“Praktik ini adalah bentuk kejahatan pertambangan yang sistemik, melibatkan jaringan pelaku usaha, oknum birokrasi, serta pihak-pihak tertentu yang menghindari pajak dan merusak tatanan hukum negara,” tegasnya.

Pria sapaan Dudy itu, juga menyoroti dampak serius dari aktivitas penambangan ilegal tersebut, yang merugikan negara, merusak lingkungan hidup, serta menyingkirkan hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya alam mereka.

Para demonstran mendesak aparat penegak hukum, yakni Polres Kolaka, Kejari Kolaka, dan PPNS ESDM, untuk segera mengusut jaringan penerbitan dokumen terbang dan menindak secara pidana sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, massa aksi juga menuntut Kejati Sultra untuk memeriksa Kejari Kolaka terkait penyegelan nikel ore di Jetty PMS Kecamatan Pomalaa, yang diduga melibatkan oknum Kejari Kolaka.

Penyegelan tersebut, menurut para demonstran, dibuka kembali dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa adanya berita acara (BA) atau penjelasan hukum yang transparan.

Tidak hanya itu, demonstran juga meminta Kejati Sultra untuk memeriksa Direktur PT PMS Pomalaa, yang diduga terlibat dalam penyediaan fasilitas Jetty tanpa memastikan asal-usul material nikel ore sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Dirut PD Aneka Usaha Kolaka, yang diduga telah menyalahgunakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) secara melawan hukum,” tambah Dudy.

Aliansi LSM Kolaka berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini dan tidak akan diam terhadap segala upaya perusakan lingkungan serta penjarahan sumber daya alam secara ilegal.

Aksi demonstrasi ini menjadi bagian dari dorongan bagi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus penambangan ilegal, yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Reporter: A. Jamal