LIRA Kolaka Desak Audit Teknis Proyek Ruang Kelas Baru SDN 1 Anaiwoi

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID — Dewan Pimpinan Daerah LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Kolaka kembali menyoroti proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bertingkat delapan ruang di SDN 1 Anaiwoi, Kecamatan Kolaka.

Proyek dengan nilai kontrak Rp3,42 miliar itu dikerjakan oleh CV Asyari Mandiri menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2025.

Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 83/SPK/PPK-DIKBUD/APBD/VIII/2025, proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, dengan masa pekerjaan berakhir pada 26 Desember 2025.

Ketua DPD LSM LIRA Kolaka, Amir, menyebut sejak awal pihaknya telah meminta agar proyek ini dievaluasi atau dihentikan sementara. Ia menilai terdapat indikasi kuat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, terutama pada bagian pondasi dan struktur utama bangunan.

“Kami menilai ada indikasi ketidaksesuaian pada pekerjaan pondasi. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita nanti yang akan belajar di gedung tersebut. Sudah beberapa kali kami sampaikan, tapi pihak pelaksana maupun PPTK belum merespons,” ujar Amir, Sabtu (18/10).

Masyarakat Berhak Minta Audit Teknis

Menurut LIRA Kolaka, masyarakat memiliki hak hukum untuk meminta audit teknis independen sebelum bangunan tersebut selesai dan digunakan.

Audit diperlukan untuk memastikan seluruh bagian bangunan — mulai dari pondasi, kolom, balok, hingga kualitas beton — benar-benar memenuhi spesifikasi teknis dan standar keselamatan bangunan pendidikan.

Amir menegaskan, tuntutan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

• Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengawasan mutu pekerjaan;

• Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mewajibkan setiap bangunan memenuhi persyaratan keselamatan dan kenyamanan;

• Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjamin hak masyarakat atas layanan publik yang aman dan transparan.

Sikap Resmi LIRA Kolaka

LIRA Kolaka menyatakan tiga sikap resmi terkait proyek tersebut:

1. Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas PUPR Kolaka segera melakukan audit teknis lapangan sebelum serah terima pekerjaan (PHO/FHO).

2. Meminta agar pekerjaan dihentikan sementara hingga hasil audit memastikan seluruh item pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.

3. Jika ditemukan penyimpangan, LIRA akan melaporkan proyek ini ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

“Kami tidak anti pembangunan. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat digunakan dengan benar dan bangunan sekolah ini benar-benar aman bagi generasi kita,” tutup Amir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka maupun CV Asyari Mandiri belum memberikan tanggapan atas pernyataan dan tuntutan LSM LIRA Kolaka.

• Reporter: A. Jamal