Berita Terkini & Terpercaya
Dukung Hilirisasi Nikel, PT Vale Gandeng Pemkab Kolaka Dorong SDM dan Pengusaha Lokal
KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID — PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) menegaskan komitmennya untuk menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus memastikan keselamatan pekerja, kontraktor, dan mitra kerja di seluruh lokasi operasinya. Komitmen ini dijalankan melalui dialog terbuka, kepatuhan hukum, serta koordinasi bersama pemerintah dan aparat terkait.
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah warga yang menamakan diri sebagai kelompok masyarakat adat Kolaka menggelar unjuk rasa di sekitar proyek PT Vale di Desa Huko-huko, Kecamatan Pomalaa.
Aksi tersebut sempat menghentikan sementara aktivitas operasional di Blok Pomalaa, salah satu proyek strategis nasional di sektor hilirisasi nikel.
PT Vale menegaskan tetap menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, perusahaan mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor hukum, tidak membahayakan keselamatan, dan tidak mengganggu jalannya proyek yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Sebagai langkah nyata, PT Vale bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha lokal pada Selasa (16/9), di Kolaka.
Penandatanganan tersebut dihadiri Head of Pomalaa Project PT Vale Mohammad Rifai, Pj Sekda Kolaka Akbar, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, Dandim 1412 Kolaka, Kapolres Kolaka, tokoh adat, serta perwakilan pengusaha lokal.
“Bahkan sebelum MoU ini ditandatangani, program pemberdayaan masyarakat dan pengusaha lokal sudah berjalan. Malam ini kita meneguhkan tekad agar Kolaka semakin maju,” kata Rifai.
Dalam MoU tersebut, setiap proses perekrutan tenaga kerja wajib melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka. PT Vale juga berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan keterampilan, serta memperluas peluang bagi pengusaha lokal melalui mekanisme tender dan kemitraan.
“Kalau pekerjaan bisa dilakukan pengusaha lokal, kami akan membuka tender khusus. Jika lingkup pekerjaan harus ditangani kontraktor nasional, tetap akan ada porsi untuk pengusaha lokal,” tambah Rifai.
Pj Sekda Kolaka, Akbar, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk menjembatani kepentingan investor dengan masyarakat. “Pemerintah daerah berkewajiban menjalankan kemitraan strategis dengan investor sekaligus memastikan tenaga kerja dan pengusaha lokal diberdayakan,” ujarnya.
Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana, menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan regulasi daerah.
“Sudah jelas diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 56 Tahun 2023. Tinggal diaplikasikan secara konsisten,” tegasnya.
Direktur sekaligus Chief of Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menegaskan perusahaan akan terus mengedepankan solusi konstruktif.
“Kami menghormati aspirasi masyarakat dan mengutamakan keselamatan semua pihak. Dialog resmi bersama pemerintah akan terus dijalankan agar setiap isu dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai aturan,” katanya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, PT Vale bersama Pemkab dan Forkopimda Kolaka berkomitmen menjaga keberlangsungan dialog dengan masyarakat, memastikan keselamatan seluruh karyawan dan mitra kerja, serta mendorong kelancaran proyek Pomalaa sebagai bagian dari agenda hilirisasi nikel nasional.
Dengan langkah ini, PT Vale menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang, setiap pekerja memperoleh perlindungan, dan setiap proyek dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan bagi masyarakat dan negara.
- Editor: Dekri
