Disebut Sebar Hoaks, PT TRK Polisikan Ketua LAKI Sultra ke Polda

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID —
Perusahaan tambang PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) resmi melaporkan Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Tenggara ke Kepolisian Daerah Sultra atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Laporan tersebut diajukan oleh Legal Manager PT TRK, Jumades, ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra pada Rabu (16/7). Laporan itu tercatat dengan Nomor: TBL/474/VII/2025/Ditreskrimsus.

“Pernyataan saudara ‘MF’ yang beredar di sejumlah media online sangat tidak berdasar dan kami nilai mengandung unsur fitnah serta diskriminatif,” ujar Jumades dalam keterangannya, Kamis (17/7).

Menurutnya, statemen yang disampaikan Ketua LAKI Sultra itu tidak hanya tidak valid secara fakta, namun juga dianggap tendensius dan memenuhi unsur pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tuduhan Fitnah dan Somasi yang Tak Direspons

Jumades menjelaskan bahwa pihaknya telah tiga kali melayangkan somasi kepada MF agar memberikan klarifikasi atas pernyataannya, namun tidak mendapatkan tanggapan.

“Alih-alih merespons somasi, yang bersangkutan malah kembali membuat pernyataan di media online pada 4 dan 5 Juli lalu. Bahkan menyeret-nyeret kepemilikan partai dari pemilik PT TRK yang kami anggap tidak relevan,” kata Jumades.

Ia juga menduga pernyataan Ketua LAKI Sultra sudah tidak murni lagi sebagai bentuk pengawasan publik, melainkan ditunggangi kepentingan bisnis atau pribadi.

“Isunya hanya soal penggunaan jalan hauling, tetapi digiring hingga ke aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung, Kantor Antam Jakarta, dan bahkan Kantor DPP Partai Gerindra. Ini jelas ada motif tertentu dan by design,” tambahnya.

Klaim Jalan Hauling Milik TRK Sejak 2007
Manager External PT TRK, Irfandi, turut menanggapi tudingan Ketua LAKI Sultra terkait status jalan hauling sepanjang 12 kilometer.

“Itu tidak benar dan merupakan hoaks. Tentu sejak 2007 sudah dipermasalahkan. Kenyataannya, jalan tersebut adalah infrastruktur yang dibangun dan dikelola TRK,” tegas Irfandi.

Ia juga menambahkan bahwa sebelum pembangunan jalan hauling dimulai pada 2007, pihak TRK telah membebaskan lahan warga yang akan dilalui, karena berada dalam kawasan APL (Areal Penggunaan Lain).

Menurut Irfandi, TRK juga memiliki kontrak kerja sama penggunaan jalan hauling tersebut dengan PT IPIP. Namun karena PT IPIP tidak menjalankan kewajiban sesuai kontrak, TRK menutup akses jalan sebagai bentuk penghentian kerja sama.

Masalah Diselesaikan Lewat Mediasi Forkopimda

Lebih lanjut, Jumades menyebut bahwa persoalan antara TRK dan IPIP telah diselesaikan secara damai dalam pertemuan yang dimediasi Forkopimda Kolaka pada 8 Juli 2025 di Jakarta.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kolaka, Kapolres Kolaka, Kajari Kolaka, dan Dandim 1412 Kolaka. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa jalan hauling tersebut adalah milik TRK.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak IPIP menyatakan siap menjalankan isi kontrak, dan akses jalan hauling pun sudah kembali digunakan untuk operasional pembangunan kawasan industri,” jelasnya.

Peringatan ke Media yang Menyebarkan Informasi Sepihak

Jumades juga mewarning sejumlah media online yang memuat pernyataan MF secara sepihak tanpa mengonfirmasi ke TRK. Ia meminta media-media tersebut segera memuat hak jawab dari TRK sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Jika tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah hukum. TRK adalah perusahaan lokal yang harusnya didukung, bukan malah dibunuh reputasinya dengan informasi tidak berdasar,” pungkasnya.

Reporter: A. Jamal