Direktur IGW Nilai Aksi Saat Kedatangan Investor Jepang di CNI Sebagai Premanisme Berkedok Ormas

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) saat kunjungan investor asal Jepang ke kawasan industri nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Indonesia Government Watch (IGW) menilai aksi tersebut tidak mencerminkan aspirasi murni masyarakat, bahkan cenderung mengarah pada tindakan premanisme berkedok organisasi masyarakat.

Direktur Eksekutif IGW, Risal Hidayatullah, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di daerah. Ia menilai aksi tersebut dapat mengganggu iklim investasi, terlebih saat agenda kunjungan mitra strategis dari Jepang tengah berlangsung.

“Pemerintah daerah dan aparat keamanan wajib memberikan jaminan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan investasi. Aksi semacam ini tidak bisa dipandang ringan, apalagi dilakukan saat kunjungan investor asing,” kata Risal kepada media, Senin (15/6/2025).

Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang disampaikan secara sah dan tertib. Namun, dalam kasus ini, ia menyebut terdapat indikasi kuat bahwa aksi dilakukan secara terorganisir dengan pendekatan intimidatif dan motif yang tidak murni membela kepentingan masyarakat.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi-aksi yang berpotensi menggangu stabilitas daerah dan proses investasi. Terlebih jika mengarah pada tindakan premanisme di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegas Risal.

Ia menilai, insiden tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara percepatan investasi dan kestabilan sosial masyarakat sekitar kawasan industri. Menurutnya, kunjungan investor asing bukan hanya membawa harapan bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat dan pemerintah pusat yang tengah mendorong hilirisasi pertambangan nasional.

“Mereka adalah tamu negara, membawa peluang besar bagi pembangunan daerah. Gangguan terhadap agenda strategis negara adalah bentuk kontra produktif terhadap semangat nasional dalam menarik investasi asing,” ujar Risal.

Dalam pandangannya, organisasi masyarakat di daerah seharusnya berperan menciptakan cahaya, bukan justru menyulut api konflik.

“Kita berharap posisi ormas justru memberi dukungan bagi investasi agar dapat membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.

Diketahui, PT Ceria Nugraha Indotama merupakan salah satu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengelola proyek strategis nasional dan tengah membangun fasilitas smelter RKEF di Kabupaten Kolaka.

Sementara itu, sumber yang dekat dengan proses investigasi menyebut bahwa salah satu kendaraan yang digunakan dalam aksi penghadangan disebut milik Asbar, seorang vendor dari Kalla Beton. Asbar juga diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan inisial HS, penyedia kendaraan operasional yang menjadi vendor resmi PT CNI.

“Keterkaitan ini memunculkan spekulasi adanya konflik kepentingan dan dugaan kebocoran informasi dari lingkaran internal perusahaan kepada pelaku aksi,” ujar sumber tersebut.

Aksi MATA disebut melibatkan sejumlah tokoh lokal, seperti Mallapiang dan Fasil Wahyudi, yang berperan membentuk narasi konfrontatif terhadap perusahaan. Keduanya juga tercatat sebagai saksi dalam perkara pendudukan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh tersangka Rustam, yang kini perkaranya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sultra.

“Kami mendesak Kapolda Sultra untuk memberikan kepastian hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang mengganggu stabilitas daerah dan menghambat proyek-proyek vital nasional,” pungkas Risal.

Reporter: A. Jamal