Turun ke Lapangan, Ridwan Bae dan La Ode Darwin Perjuangkan Infrastruktur Mubar

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Pembangunan jalan, pengairan, dan pelabuhan di Kabupaten Muna Barat (Mubar) didorong masuk dalam agenda prioritas pemerintah pusat.

Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae setelah meninjau langsung sejumlah lokasi pembangunan bersama Bupati Mubar La Ode Darwin, Sabtu (26/9/2026).

Setelah melihat kondisi di lapangan, Ridwan Bae menyatakan siap mengawal kebutuhan pembangunan Mubar melalui pemerintah pusat dan kementerian terkait. Ia memastikan program yang masih menghadapi kekurangan akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan pada 2027 dan 2028.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, kami akan terus mengawal kebutuhan pembangunan Muna Barat. Program yang masih memiliki kekurangan akan kami perjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui dukungan pemerintah pusat,” kata Ridwan.

Dalam kunjungan tersebut, Ridwan bersama Bupati Mubar meninjau pekerjaan jalan di Desa Momuntu, areal persawahan di Desa Kasimpa Jaya, mata air Fotuno Sangia, serta rencana pengembangan Pelabuhan Pajala di Kecamatan Maginti.

Jalan Momuntu Perlu Dukungan Lanjutan

Pembangunan jalan di Desa Momuntu menjadi salah satu perhatian utama. Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Transmigrasi RI tahun 2026.

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan. Ridwan mengatakan, hasil pemantauan di lapangan akan menjadi bahan pengawalan program di tingkat pemerintah pusat.

Perhatian serupa diberikan terhadap sektor pertanian. Mata air Fotuno Sangia direncanakan menjadi sumber air untuk mendukung areal persawahan di wilayah Sangia Tiworo, Kasimpa Jaya hingga Desa Barakah.

Kebutuhan pengairan dinilai mendesak karena sejumlah areal persawahan di Kasimpa Jaya mengalami kekeringan. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu produksi pertanian masyarakat.

Untuk penanganan jangka pendek, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kendari telah menyalurkan dukungan berupa mobil tangki air dan bahan bakar untuk mesin pompa.

Sementara itu, solusi jangka panjang yang disiapkan berupa pembangunan bendungan dan jaringan kanal.

“Untuk jangka panjang, rencananya mata air Fotuno Sangia akan dikembangkan melalui pembangunan bendungan dan kanal. Karena lokasinya berada di kawasan hutan, tentu diperlukan koordinasi dan pembagian tugas dengan pihak terkait,” ujar Ridwan.

BWS Kendari dijadwalkan mulai menyusun perencanaan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik ditargetkan dimulai pada 2028.

Sebelum pembangunan dilaksanakan, Pemkab Mubar diminta menyelesaikan koordinasi mengenai status kawasan hutan dan pembagian kewenangan dengan pihak terkait.

Pelabuhan Pajala Didorong Jadi Pusat Bongkar Muat

Rencana pengembangan Pelabuhan Pajala di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, juga menjadi perhatian Ridwan Bae.

Ia menilai pelabuhan tersebut memiliki posisi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung kegiatan ekonomi dan bongkar muat.

“Pelabuhan Pajala harus kita dorong karena keberadaan infrastruktur transportasi laut sangat dibutuhkan Muna Barat. Kami akan membantu mengawal usulan ini melalui pemerintah pusat dan kementerian yang membidangi,” katanya.

Menurut Ridwan, Mubar memang telah memiliki bandara. Namun, daerah itu masih membutuhkan fasilitas pelabuhan yang mampu melayani aktivitas bongkar muat secara lebih baik.

Karena itu, pembangunan Pelabuhan Pajala membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ridwan meminta Pemkab Mubar segera melengkapi seluruh dokumen teknis dan persyaratan administrasi agar usulan tersebut dapat diajukan serta dikawal di tingkat pusat.

Bupati Mubar La Ode Darwin mengatakan, pemerintah daerah terus menyempurnakan dokumen pengembangan Pelabuhan Pajala. Pelabuhan nelayan tersebut direncanakan ditingkatkan agar dapat melayani aktivitas bongkar muat.

“Dokumen pembangunan Pelabuhan Pajala terus kami lengkapi, termasuk Amdal, DED dan persyaratan lainnya. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat sehingga pengembangannya bisa segera direalisasikan,” ujar Darwin.

Ia menyebut, pengembangan Pelabuhan Pajala diperkirakan membutuhkan penambahan panjang sekitar 200 hingga 300 meter.

Darwin menegaskan, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan utama masyarakat Mubar. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan.

Selain jalan Momuntu, pengairan Fotuno Sangia dan Pelabuhan Pajala, Pemkab Mubar juga terus mengawal sejumlah program lain, seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) dan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Kami akan terus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Infrastruktur jalan, pengairan, pelabuhan dan berbagai fasilitas lainnya harus terus diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan dan dukungan anggaran,” kata Darwin.

Pemkab Mubar berharap dukungan pemerintah pusat dan pengawalan DPR RI dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, meningkatkan konektivitas, menjaga produktivitas pertanian, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

• Reporter: Farid