Tanggapan Dinas Perumahan Sultra soal Keluhan Keterlambatan Bahan BSPS di Desa Latawe
MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Kepala Bidang Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thahirah Muhsin, menanggapi keluhan sejumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Latawe, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, terkait keterlambatan pengiriman bahan bangunan.
Sebelumnya, sejumlah penerima mengeluhkan pembangunan rumah mereka tertunda karena bahan bangunan belum lengkap disalurkan. Kondisi itu disebut semakin menyulitkan warga yang masih menempati tenda darurat di tengah musim hujan.
Menanggapi hal tersebut, Thahira menegaskan penyaluran bahan bangunan tetap berlangsung secara bertahap hingga batas waktu pelaksanaan kegiatan. Ia menyatakan terdapat 40 unit penerima BSPS di wilayah tersebut.
“Provinsi Sulawesi Tenggara berperan memastikan seluruh kegiatan BSPS berjalan lancar dan tepat sasaran. Jumlah penerima bantuan sebanyak 40 unit,” ujar Thahira, Sabtu (21/11/2026).
Nilai bantuan per unit
Thahira menjelaskan, setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp50 juta. Dana tersebut dialokasikan Rp40 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp10 juta untuk upah tukang.
“Anggaran per unitnya Rp50 juta. Rp40 juta untuk bahan bangunan dan Rp10 juta untuk upah tukang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat pemotongan pajak dalam mekanisme penyaluran dana bantuan.
“Dalam penyaluran bantuan ini, ada pemotongan pajak,” ujar Thahira.
Penyebab keterlambatan
Terkait keluhan keterlambatan pengiriman bahan bangunan, Ira menjelaskan kendala utama berasal dari kelangkaan sejumlah material, antara lain pasir, semen, dan batu bata. Keterbatasan pasokan solar untuk mobilisasi material menuju lokasi penerima juga disebut sebagai faktor penghambat.
“Beberapa penyebab keterlambatan adalah kelangkaan material seperti pasir, semen, dan bata, serta kelangkaan bahan bakar solar untuk mobilisasi material ke lokasi penerima bantuan,” ujarnya.
Menurut Thahira kendala tersebut terutama berkaitan dengan ketersediaan stok material di wilayah lokal serta proses pengiriman ke lokasi penerima.
“Stok material lokal dan pengiriman ke lokasi menjadi kendala utama,” katanya.
Penyaluran berlanjut
Thahira menegaskan pengiriman bahan bangunan dilakukan secara bertahap sesuai rencana kerja dan akan berlanjut hingga batas waktu pelaksanaan kegiatan.
“Bahan material dikirim secara bertahap sampai dengan batas waktu pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran material masih berlangsung hingga saat ini dan akan dilanjutkan sebelum masa pembangunan rumah berakhir.
“Penyaluran material sampai hari ini tetap berlangsung sampai dengan batas waktu sebelum masa pembangunan rumah selesai,” ujar Thahira.
Pemerintah menetapkan target penyelesaian seluruh rumah penerima BSPS di Desa Latawe pada 31 Desember 2026.
Koordinasi dan pengawasan
Menanggapi keluhan pemanfaat, Thahira menyatakan Dinas telah melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan instansi terkait.
“Pihak Dinas sudah berkoordinasi langsung dengan pemda setempat dan OPD terkait,” ujarnya.
Ia juga menyatakan penerima bantuan telah diberikan penjelasan mengenai keterlambatan penyaluran bantuan.
“Penerima telah diberi penjelasan terkait adanya keterlambatan penyaluran bantuan karena kelangkaan material dan bahan bakar,” kata Thahira.
Terkait tanggung jawab pengiriman bahan, Ira menjelaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara penerima bantuan, tenaga fasilitator lapangan, penyedia, dan pihak Dinas.
“Penerima bantuan, tenaga fasilitator lapangan, penyedia, dan pihak Dinas bertanggung jawab memastikan pengiriman material tepat waktu,” ujarnya.
Penanganan warga di tenda darurat
Sejumlah penerima disebut masih menempati tenda darurat selama proses pembangunan rumah berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Thahira menyatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
“Bagi masyarakat yang menggunakan tenda darurat sebagai rumah sementara selama proses pembangunan, akan kami koordinasikan dengan pemerintah desa mengenai penanganannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi juga akan dilakukan dengan pemerintah kabupaten untuk menentukan dukungan yang diperlukan.
“Akan kami koordinasikan dengan pemerintah desa dan pemda Kabupaten,” kata Ira.
Audit dan perbaikan
Thahira menegaskan audit tetap akan dilaksanakan. Namun, sebelum audit, Dinas akan menjalankan monitoring dan evaluasi hingga kegiatan pembangunan rumah selesai.
“Audit tetap akan dilaksanakan, namun sebelumnya akan tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi sampai dengan kegiatan pembangunan rumah selesai dilaksanakan 31 Desember,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperbaiki pengelolaan penyaluran material agar kendala serupa tidak terulang.
“Kami akan memastikan agar keterlambatan penyaluran material tidak terulang kembali sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian pembangunan rumah,” ujar Thahira.
- Reporter: Farid







