Respons Cepat Bupati Diapresiasi, NasDem Desak Penambahan Kuota Pertalite

waktu baca 3 menit
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat Fraksi NasDem, La Ode Sariba, SP (Foto Istimewah)

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat dari Fraksi NasDem, La Ode Sariba, SP, mengapresiasi respons cepat Bupati La Ode Darwin yang meninjau antrean panjang kendaraan di SPBU Suka Damai akibat terbatasnya pasokan BBM jenis Pertalite.

Kehadiran Bupati menurut Sariba menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap persoalan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi atas respons cepat Bupati Muna Barat yang tidak hanya meninjau langsung kondisi di lapangan, tetapi juga segera mengambil langkah antisipatif melalui koordinasi distribusi serta mengimbau ASN yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk menggunakan Pertamax. Langkah ini mencerminkan semangat gotong royong agar masyarakat kecil tetap memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi,” ujar La Ode Sariba, Selasa (4/8/2026).

Sariba menjelaskan bahwa antrean Pertalite bukan sekadar masalah distribusi harian, melainkan indikasi bahwa kebutuhan BBM masyarakat Muna Barat telah melampaui kuota yang tersedia. Untuk itu, ia mengusulkan sejumlah solusi jangka pendek yang perlu segera ditempuh.

Langkah-langkah yang diusulkan antara lain meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi penyaluran agar pasokan lebih stabil, mengupayakan penambahan kuota sementara saat kebutuhan tinggi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menanggulangi kondisi darurat seperti ini.

Lebih jauh, Sariba menegaskan bahwa penyelesaian jangka panjang harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Sudah saatnya Muna Barat memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi berdasarkan kebutuhan riil daerah. Pertumbuhan kendaraan terus meningkat, sementara kuota masih relatif tetap. Kondisi ini tentu akan terus memunculkan antrean apabila tidak dilakukan penyesuaian,” katanya.

DPRD juga memandang perlu penambahan titik layanan distribusi BBM, baik melalui pembangunan SPBU baru maupun SPBU Kompak di wilayah-wilayah yang jauh dari SPBU Suka Damai.

Menurut Sariba, mengandalkan satu SPBU membuat beban distribusi semakin berat seiring peningkatan jumlah kendaraan.

Sariba mengajak pemerintah daerah membuka komunikasi lebih intensif dengan Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, dan pemerintah pusat agar Muna Barat memperoleh perhatian khusus dalam kebijakan distribusi energi.

Ia juga menyoroti peran pengecer BBM yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pelayanan energi, terutama bagi masyarakat desa yang harus menempuh puluhan kilometer bila membeli langsung di SPBU.

“Keberadaan pengecer tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan perdagangan semata. Dalam banyak wilayah di Muna Barat, mereka justru menjadi ujung tombak pelayanan karena mampu mendekatkan BBM kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu Sariba mendorong pemerintah bersama Pertamina mencari pola pembinaan yang lebih baik terhadap pengecer, sehingga keberadaan mereka tetap dapat dipertahankan melalui mekanisme yang legal, tertib, dan terawasi.

Menurutnya, pembinaan akan lebih bermanfaat dibandingkan meniadakan keberadaan mereka. Dengan pembinaan yang baik, akses BBM di wilayah terpencil terjaga, sementara pengawasan terhadap penyaluran subsidi dapat dilakukan lebih efektif.

Sebagai wakil rakyat dari Fraksi NasDem di Komisi III DPRD Kabupaten Muna Barat, La Ode Sariba menegaskan komitmennya mendorong koordinasi lintas sektor untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM, peningkatan infrastruktur distribusi, serta penyusunan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Persoalan BBM harus menjadi momentum untuk membenahi sistem distribusi energi di Muna Barat secara menyeluruh. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi antrean hari ini, tetapi memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh akses energi yang adil, mudah, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • Reporter: Farid