Pemuda Muna Barat Soroti Progres KNMP: Jangan Biarkan Anggaran Rp9,58 Miliar Berhenti di Atas Kertas

waktu baca 4 menit

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALAM Sultra) menyoroti keras progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Muna Barat, khususnya di Desa Latawe, Desa Lasama, dan Desa Tondasi.

Sorotan ini muncul setelah sejumlah kondisi pekerjaan di lapangan dinilai belum memberikan kepastian mengenai realisasi fisik, mutu konstruksi, dan target penyelesaian proyek yang menggunakan anggaran negara.

Ketua ALAM Sultra, Rahman Kusambi, menegaskan bahwa pembangunan KNMP bukan sekadar proyek fisik, melainkan janji negara kepada nelayan pesisir untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki rantai pasok hasil laut. Karena itu, kata Rahman, setiap tahapan pembangunan wajib terbuka, terukur, dan dapat diawasi publik.

“Nelayan tidak butuh papan nama proyek. Mereka butuh fasilitas yang benar-benar berdiri, berkualitas, dan dapat digunakan. Negara harus menjelaskan: sampai mana pekerjaan sudah berjalan, apa kendalanya, dan kapan fasilitas ini dapat dimanfaatkan,” ujar Rahman, Jumat (20/11/2026).

Kontrak dan Tenggat Waktu

Berdasarkan informasi yang beredar, pekerjaan KNMP di tiga desa tersebut dilaksanakan oleh CV. Lawa Raya melalui Nomor Kontrak: B.19043/DJPT.6/PI.420/PPK/VII/2026 tertanggal 8 Juli 2026, dengan nilai kontrak Rp9.580.966.000 atau sekitar Rp9,58 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan 135 hari kalender, sehingga target penyelesaian berada di sekitar November 2026, bergantung pada ketentuan penghitungan hari kerja dalam kontrak.

Rahman menilai, mendekati akhir masa kontrak, publik berhak menuntut kejelasan yang lebih tegas dari pelaksana proyek dan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kalau kontrak sudah mendekati batas waktu, rakyat tidak boleh hanya diberi kabar burung. Harus ada laporan progres resmi: berapa persen fisiknya, komponen apa yang sudah selesai, apa yang tertunda, dan apakah ada perubahan jadwal yang disetujui secara sah,” tegasnya.

ALAM Sultra menegaskan bahwa keterlambatan bukan otomatis berarti pelanggaran, tetapi harus dijelaskan secara terbuka beserta dasar hukum, dampaknya, dan langkah pemulihan jadwal. Sebaliknya, jika pekerjaan telah selesai, masyarakat berhak melihat serah terima, berita acara pemeriksaan, serta bukti bahwa fasilitas memenuhi spesifikasi teknis.

Tuntutan Transparansi

ALAM Sultra menuntut Satker Ditjen Perikanan Tangkap KKP, pelaksana konstruksi CV. Lawa Raya, konsultan pengawas, serta pemerintah Kabupaten Muna Barat segera membuka data dan menjelaskan:

1. Persentase realisasi fisik KNMP di Desa Latawe, Lasama, dan Tondasi.

2. Rincian pekerjaan yang telah selesai, sedang berjalan, dan belum dimulai.

3. Jadwal penyelesaian, termasuk kemungkinan perpanjangan waktu dan alasannya.

4. Hasil pengawasan mutu material, pelaksanaan beton, struktur bangunan, serta kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi teknis.

5. Realisasi anggaran, termin pembayaran, dan keterkaitannya dengan kemajuan fisik.

6. Rencana serah terima serta mekanisme pemanfaatan fasilitas oleh nelayan setempat.

“Anggaran Rp9,58 miliar bukan uang main-main. Itu uang rakyat. Kalau ada hambatan, sebutkan hambatannya. Kalau ada keterlambatan, jelaskan penyebabnya. Jangan biarkan proyek strategis berubah menjadi proyek yang gelap bagi masyarakat,” kata Rahman.

Kualitas, Bukan Sekadar Seremoni

Rahman menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada persentase fisik. Ia menyoroti pentingnya pengujian mutu beton, kesesuaian material, penguatan struktur bangunan, penataan lahan, serta kesiapan fasilitas pesisir menghadapi kondisi lingkungan pantai.

“KNMP harus tahan lama dan berguna. Jangan sampai bangunan baru selesai, tetapi cepat rusak karena standar mutu diabaikan. Yang paling dirugikan tetap nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

ALAM Sultra juga meminta pengawasan independen terhadap seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan lapangan, hingga serah terima.

Menurut Rahman, pengawasan independen diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, pembengkakan biaya, maupun penurunan kualitas pekerjaan.

Ancaman Aksi Publik

Jika permintaan keterbukaan tidak dijawab secara memadai, ALAM Sultra menyatakan siap menggalakkan pengawasan publik yang lebih aktif, termasuk meminta penjelasan langsung kepada instansi terkait, menggandeng unsur masyarakat nelayan, akademisi, media, dan lembaga pengawas.

“Kami tidak ingin konfrontasi. Kami ingin jawaban. Tetapi jika publik terus dibiarkan tanpa informasi, maka ruang demokrasi dan pengawasan harus kita gunakan,” tegas Rahman.

ALAM Sultra menegaskan bahwa KNMP harus menjadi bukti pembangunan yang berpihak pada nelayan, bukan proyek yang hanya tampak megah di dokumen atau seremoni peletakan batu pertama.

Program KNMP memang merupakan prioritas nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025, dengan tujuan memperkuat ekonomi pesisir dan kemandirian pangan.

ALAM Sultra menyerukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas untuk segera menyampaikan laporan progres resmi kepada publik.

“Jangan menunggu masyarakat bertanya terus-menerus. Buka datanya, jelaskan progresnya, dan pastikan hasilnya bermanfaat bagi nelayan. Itu kewajiban negara, bukan bentuk belas kasihan,” pungkas Rahman Kusambi.

Hingga berita ini di tayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun satuan kerja terkait mengenai persentase progres fisik terbaru, kendala pekerjaan, dan target penyelesaian masing-masing lokasi.

Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari CV. Lawa Raya dan pihak Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan penjelasan berimbang.

  • Reporter: Farid