Pemkab Mubar dan Kantor Pertanahan Teken PKS Percepatan Penyusunan Zona Nilai Tanah
MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID — Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat (Mubar) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) di seluruh wilayah kabupaten.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Senin (16/11/2026). PKS tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat.
PKS ditandatangani Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Muna Barat, Unding, S.Hut., M.Si., dan Ketua Pelaksana ZNT Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Al Abbas, S.E.
Penandatanganan disaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, S.H., M.H., C.Med., C.Par., C.BJ., C.EJ.
- Percepatan ZNT
Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat penyusunan ZNT se-Kabupaten Muna Barat secara terencana, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, menegaskan bahwa penandatanganan PKS harus segera diikuti pelaksanaan di lapangan.
“Setelah MoU, kita tidak boleh lambat. Kita langsung tindaklanjuti dengan PKS dan langsung turun ke lapangan. Target kita, ZNT se-Kabupaten Muna Barat dapat diselesaikan tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan penyusunan ZNT sangat bergantung pada kualitas data. Oleh karena itu, tim pelaksana akan melakukan pendataan langsung, berkoordinasi dengan pemerintah desa, serta berdialog dengan masyarakat.
“Kami ingin data ZNT ini lahir dari lapangan, dari suara masyarakat, dan dari kondisi yang sesungguhnya. Itulah yang membuat data ini dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
- Apa itu ZNT
Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan gambaran nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah. Batasnya dapat bersifat imajiner maupun nyata sesuai penggunaan tanah, dengan perbedaan nilai antarzona ditentukan melalui analisis menggunakan metode perbandingan harga pasar dan biaya.
Dalam penyusunannya, tim survei mempertimbangkan kondisi jalan dan aksesibilitas, pemanfaatan lahan, perkembangan wilayah, fasilitas umum, kondisi fisik tanah, serta data transaksi atau harga tanah di masyarakat.
Kehadiran ZNT diharapkan menjadi rujukan dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), mendukung pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, memperkuat kepastian hukum pertanahan, serta membantu perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan iklim investasi.
- Dukungan Pemda
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Muna Barat, Unding, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai data ZNT yang akurat akan memberi manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan pertanahan.
“Kami dari Pemda siap mendukung penuh. Data ZNT yang akurat akan sangat membantu kami dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merencanakan pembangunan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Unding menambahkan, jajaran Pemerintah Kabupaten hingga tingkat desa akan mendampingi tim survei agar pendataan berjalan menyeluruh dan tidak ada wilayah yang terlewat.
- Survei Lapangan
Setelah penandatanganan PKS, tim gabungan dari Kantor Pertanahan, Pemerintah Kabupaten, dan pemerintah desa langsung melakukan survei di sejumlah titik sampel.
Kegiatan tersebut meliputi pengukuran lapangan, wawancara dengan pemilik tanah, dokumentasi kondisi fisik lahan, serta pencatatan perkembangan wilayah, termasuk pembangunan jalan, fasilitas umum, dan pertumbuhan permukiman.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pelayanan pertanahan, meningkatkan kualitas data nilai tanah, serta memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat.
- Reporter: Farid







