oleh

KPK Ancam Laporkan Iqbal Tongasa di Polda Sultra, Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Koltim (KPK), berencana melaporkan Asisten II Pemda Kolaka Timur, Andi Muh Iqbal Tongasa, di Polda Sultra atas dugaan pemalsuan tanda tangan.

KPK mengungkapkan, mantan PJ Sekda Kolaka Timur itu, telah merekayasa pelaporan hasil Uji Kompetensi yang disetor ke KASN dengan cara meniru tanda tangan sejumlah pejabat di Koltim.

Hal itu mereka ketahui saat melakukan konsultasi ke Mendagri dan KASN, terkait rotasi pejabat eselon II lingkup Pemda Koltim.

Dalam pelaporan hasil Uji Kompetensi ke KASN kata mereka, setidaknya ada 10 orang peserta yang telah menandatangani hasil Uji Kompetensi.

Padahal, dari sepuluh orang yang namnya tertera dalam pelaporan itu, enam orang diantaranya mengaku tidak pernah menandatangani hasil Uji Kompetensi.

Koalisi Penyelamat Koltim ditemani DPRD Koltim melakukan konsultasi di KASN

Untuk itu, Koalisi Penyelamat Koltim berencana melaporkan Andi Iqbal Tongasa ke Polda Sultra atas dugaan memalsukan tanda tangan terhadap enam orang pejabat eselon II lingkup Pemda Koltim.

”Kami akan melaporkan ke Polda Sultra dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Iqbal Tongasa, dalam pelaporan hasil Uji Kompetensi ke KASN yang diduga syarat rekayasa,” ungkap Direktur Forum Rakyat Penegak Hukum Sultra, Taufik Sungkono pada Triaspolitika.id.

Selain itu kata Taufik, rotasi pejabat eselon II yang dilakukan Pemda Koltim beberapa waktu lalu, syarat inprosedural. Pasalnya, sebelum melakukan rotasi pejabat, seyogianya Pemda Koltim harus memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN.

”Kemudian rekomendasi yang diberikan KASN semestinya dipahami lebih dulu. Sebab ada beberapa rekomendasi, apakah rekomendasi proses pelaksanaan Uji Kompetensi atau Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi sehingga bisa melakukan proses rotasi jabatan,” jelasnya.

Lanjut Taufik, berdasarkan hasil konsultasi Konsorsium Kualisi Penyelamat Koltim di Kemendagri dan KASN, pihak KASN maupun Kemendagri mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pada pemerintah daerah Koltim untuk pelaksanaan rotasi jabatan.

Koalisi Penyelamat Koltim ditemani DPRD Koltim melakukan konsultasi di Kemendagri

”Dari keterangan pihak KASN yang di wakili oleh Staf Asisten Komisioner yang membidangi Wilaya Indonesia Timur Kukuh Heru Yanto, serta penjelasan dari Kemendagri yang di wakili oleh Kepala Subdit Wilaya Sulawesi, bahwasanya saat itu Ketua Tim Pansel Andi Iqbal Tongasa menyampaikan telah melakukan Uji Kompetensi.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, pihak KASN dan Kemendgri pun merasa heran dengan rotasi jabatan yang dilakukan Pemda Koltim yang syarat Inprosedural.

”Menurut mereka (KASN dan Kemendagri), jika memang telah dilakukan Uji Kompetensi seperti yang telah di sampaikan Andi Ikbal Tongasa selaku Ketua Tim Pansel saat itu dapat dikategorikan inprosedural,” katanya.

Sebab, dalam proses pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan tidak lagi merujuk pada Peraturan Menteri.

”Misalnya tim pansel hanya berjumlah tiga orang yang melakukan pengujian, yang terdiri dari Bupati non aktif Andi Merya Nur, Ikbal Tongasa serta dari pihak Akademisi seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pangan, Aras yang juga sebagai peserta Uji Kompetensi,” terang Taufik.

Dalam Permen nomor 15 tahun 2019, tata cara pengisian jabatan harus melibatkan paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang Pansel, dengan perbandingan anggota Pansel berasal dari internal paling banyak 45%.

Selain itu, pada aturan tersebut juga menerangkan jika pelaksanaan Uji Kompetensi harus melibatkan Asesor Pansel Independen yang memahami prosedur dalam pelaksanaan asesmen atau Uji Kompetensi.

Kemudian, Asesor Pansel juga telah lulus mengikuti pelatihan calon asesor, serta telah mendapat sertifikat kompeten dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Taufik juga mengkritisi anggota Pansel yang dinilai tidak Kapabel, hanya menduduki jabatan eselon III, sementara peserta seleksi merupakan pejabat eselon II.

”Seperti Plt Inspektorat yang jabatan definitifnya Sekdis. Logika dari mana esselon II yang Uji itu pejabat eselon III. Kemudian salah satu anggota Pansel dari akademisi juga tidak kapabel, karena dalam penjelasan dia lebih banyak bertanya ke Bupati untuk memberi skor atau nilai untuk menentukan job pejabat yang ikut uji kompetensi,” ujar Taufik.

Seharusnya tim pansel juga kata Taufik, harus memberikan undagan secara tertulis kepada para peserta Uji Kompetensi serta melibatkan Kepala BPKSDM dalam proses pelaksanaan Uji Kompetensi.

”Namun setelah kami konfirmasi langsung kepada kepala BPKSDM Koltim, Abraham mengaku tidak pernah dilibatkan sama sekali. Padahal, jelas dalam aturan harus melibatkan organisasi yang membidangi unit kepegawaian,” jelas Taufik.

Taufik juga menyoroti terkait anggaran sebesar Rp600 juta yang diduga digunakan untuk pelaksanaan Uji Kompetensi yang tidak di akuinya.

”Pertanyaan kami, untuk melakukan Uji Kompetensi menggunakan anggaran dari mana. Sebab, jika tidak di anggarkan, pertanyaan kami Uji Kompetensi yang telah dilakukan itu memakai sumber anggaran darimana, kan aneh. Ini kegiatan pemerintah daerah, kok sampai tidak jelas sumber anggarannya,” imbuh Taufik Kamis, (18/11/2021).

Reporter: Dekrit

BERITA PILIHAN