Kolaka Utara Ukir Prestasi di Bidang Statistik, Raih Nilai IPS 2,99

waktu baca 2 menit
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Makbul, S.K.M. Sumber Foto Diskominfo Kolaka Utara.

KOLUT, TRIASPOLITIKA.ID – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Capaian dengan predikat Baik tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil evaluasi itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 1009 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Keberhasilan Kolaka Utara tidak lepas dari kontribusi tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus evaluasi, yakni Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kolaka Utara, Makbul, S.K.M., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh OPD terkait, serta dukungan dan pendampingan dari BPS Kabupaten Kolaka Utara.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi seluruh OPD yang menjadi lokus evaluasi, serta dukungan dan pendampingan dari BPS Kabupaten Kolaka Utara.

“Kami tentu mengapresiasi kontribusi semua pihak sehingga Kolaka Utara mampu meraih nilai IPS 2,99 dengan predikat Baik dan menempati peringkat kedua se-Sulawesi Tenggara,” ujar Makbul, Kamis (19/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik daerah.

“Ke depan, kami akan terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral melalui pembinaan kepada seluruh OPD. Harapan kami, data yang dihasilkan semakin akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.

  • Reporter : Fyan