oleh

Koalisi Penyelamat Koltim: Proses Pelaksanaan Uji Kompetensi Eselon II Inprosedural

KOLTIM, TRIASPOLITIKA.ID – Koalisi Penyelamat Koltim menyoal pelantikan pejabat Eselon II Pemkab Koltim yang dinilai Inprosedural serta Mal Administrasi.

Menurut mereka berdasarkan pernyataan Sekretaris BKPSDM Koltim Syafruddin, bahwa proses Uji Kompetensi Eselon II tidak pernah dilakukan. Sementara rotasi jabatan eselon II sudah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2021 lalu di Aula DPRD Koltim.

Direktur Forum Rakyat Penegak Hukum Sultra, Taufik Sungkono mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi di KASN, selama ini KASN tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pelantikan pejabat eselon II di Pemkab Kolaka Timur.

”Informasi yang kami terima dari salah satu Staf Asisten Komisioner Pengawasan Bidang Pengisian IPT II KASN, Kukuh Heru Yanto jika pelaksanan Uji Kompetensi baru sebatas dalam perencanaan,” jelas Taufik Sungkono.

Kata Taufik, sesuai aturan persetujuan KASN harusnya didapatkan sebelum pelantikan. Bila tidak ada, maka proses mutasi dianggap cacat prosedur.

“Sesuai aturan untuk mutasi jabatan Pimpinan Tingi pratama dan madya harus konsultasi dengan KASN, kemudian KASN akan mengkaji dan memberi rekomendasi,” katanya.

Sementara itu Ketua LSM Barak Sultra, Beltiar mengatakan, pengisian jabatan Pimpinan Tertinggi harus melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi kemudian penetapan dan pengangkatan.

”Tahapan tersebut akan diseleksi oleh panitia seleksi dan untuk madya dan pratama melalui PPK, itu sesuai dengan PP 11/2017 pasal 113. Pertanyaan Pemkab Kolaka Timur apakah ada dilakukan itu,” jelas Belitar.

Hal serupa juga dikatakan anggota Koalisi Penyelamat Koltim Karman. kata dia, dalam mekanisme penetapan dan pengangkatan pejabat tersebut harus dibuka secaraa terbuka baik melalui media nasional ataupun media elektronik. Tujuannya tak lain memberikan kesempatan ke sesama ASN/PNS yang memenuhi kualifikasi.

Koalisi Penyelamat Koltim saat melakukan unjukrasa, protes Pelaksanaan Uji Kompetensi Eselon II di Koltim. Foto: istimewa

“Baiknya ada semangat transparansi. Ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan tahu bahwa para pejabat yang dilantik adalah amanah, profesional, dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” terang Karman.

Untuk itu Koalisi Penyelamat Koltim meminta Pemkab Kolaka Timur agar menjelaskan kepada publik proses pergantian pejabat eselon II selama ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan mendapatkan rekomendasi dari KASN atau belum.

”Ini sangat penting, karena ini bicara aturan. Apalagi atas kesepakatan bersama tiga lembaga yaitu Mendagri, Kasn, Bawaslu sudah membuat aturan Larangan tersebut yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2,” jelas dia.

Dalam aturan tersebut menerangkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri.

”Kami juga meminta KASN untuk melakukan investigasi dalam proses pelantikan pejabat eselon II di Pemda Koltim. Sebab berdasarkan hasil konsultasi kami di Mendagri dan KASN bahwa sudah jelas tidak ada rekomendasi baik dari KASN maupun Mendagri.

Kata Karman, Sekretaris DPRD Koltim Abramam, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPKSDM Koltim mengakui jika proses pelaksanaanya Uji Kompetensi pihaknya tidak menerima undangan.

”Kata beliau, ia juga tidak pernah mengikuti uji Kompetensi. Kata Pak abraham, uji Kompetensi juga tidak pernah dilaksanakan, sampai pada proses dilaksanakanya pelantikan,” ujarnya.

Lanjut Karman menuturkan, jika Abraham bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap pihak KASN jika dimintai keterangan.

”Kata dia mengenai anggaran Uji Kompetensi Eselon II, pihaknya juga tidak mengetahui pengguan anggaran tersebut sebesar 494.860.000.00. apakah di gunakan atau tidak,” ungkap Karman.

Lebih lanjut Karman mengatakan, jika Abraham meminta Koalisi Penyelamat Koltim untuk mengkonfirmasi terkait anggaran tersebut pada Murtini Balaka selaku Kepala BPKSDM saat ini.

Sementara itu Muhammad Aras yang sebelumya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati mengaku jika sudah mengikuti Uji Kompetensi pada tanggal 7 Juni 2021 lalu yang dilaksanakan di ruang kerja Bupati Kolaka Timur.

”Menurut keterangan Aras, yang melakukan pengujian adalah Bupati koltim Andi Merya Nur bersama PJ Sekda Koltim Ikbal Tongasa,” terangnya.

Koalisi Penyelamat Koltim meminta dengan tegas pihak KASN untuk membatalkan seluruh pelantikan pejabat eselon II yang sudah pernah terjadi di Pemkab Koltim, serta memberi sanksi kepada Ikbal Tongasa Selaku Ketua Tim Pansel.

Reporter: Dekrit

Komentar

BERITA PILIHAN