Ketua DPRD Kolaka Serap Aspirasi Warga Tanggetada saat Reses Dapil III

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Anggota DPRD Kabupaten Kolaka melaksanakan kegiatan reses daerah pemilihan (Dapil) III untuk menyerap aspirasi masyarakat, Sabtu, 7 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari kewajiban anggota dewan untuk mendengar langsung keluhan dan masukan konstituen di daerah pemilihannya.

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, I Ketut Arjana, menggelar reses masa sidang pertama 2026 di Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan tersebut, puluhan warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah aspirasi yang mencuat antara lain permintaan pengaspalan jalan di Dusun IV Desa Tanggetada, peningkatan fasilitas pendidikan tingkat SMA, persoalan tegangan listrik yang tidak stabil, bantuan alat tangkap ikan seperti perahu dan mesin, hingga peningkatan pelayanan rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan.

I Ketut Arjana mengatakan aspirasi masyarakat tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

Menurut dia, reses menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan warga di lapangan.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kami catat dan akan kami perjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD, sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku,” kata I Ketut Arjana.

Ia menambahkan, forum reses juga menjadi ruang komunikasi dua arah yang efektif antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan dapat dipahami secara lebih utuh dan kontekstual.

Warga Desa Tanggetada yang hadir berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya berhenti pada pencatatan, tetapi dapat diakomodasi dalam program dan kebijakan pemerintah daerah.

Mereka menilai dukungan terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan sektor ekonomi masyarakat desa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik di Kabupaten Kolaka.

• Reporter: A. Jamal