DPRD Kolaka Gelar RDP, Bahas Persoalan Lahan Masyarakat di depan Pasar Pomalaa

waktu baca 3 menit
DPRD Kolaka Gelar RDP, Bahas Persoalan Lahan Masyarakat di depan Pasar Pomalaa.|Jamal/Triaspolitika.id

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD bersama masyarakat pada Rabu, (15/02/2023).

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Akhdan itu, membahas wacana pemerintah terkait penambahan luas lokasi pasar Bokeo Laduma yang terletak di Kelurahan Dawi Dawi, Kecamatan Pomalaa.

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan lokasi pasar Bokeo Laduma ditandai dengan keluarkannya surat pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ditujukan kepada kepala pasar Bokeo Laduma Dawi Dawi.

Pada surat nomor: 510/530/292/2022 tanggal 20-12-2022 itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kolaka meminta kepala pasar untuk segera membuat/membangun pagar batas pasar.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dilingkungan pasar bokeo ladumaa, khususnya perlindungan terhadap barang-barang para pedagang atau penjual maupun keamanan semua aset pemerintah daerah yang ada di lingkungan pasar Dawi-dawi.

Sehingga dianggap perlu dibangun pagar yang berfungsi untuk melindungi seluruh aset pemerintah daerah.

Tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perindag dan Perdagangan Kolaka, direspon oleh kepala Pasar Bokeo Laduma dengan cara memasang pagar tepat depan kios masayarakat. Tidak terima dengan hal tersebut masyarakat pemilik kios kemudian mengadu ke DPRD Kolaka.

Menurut masyarakat, pemagaran batas lokasi pasar Bokeo Laduma sangat merugikan mereka. Sebab, masyarakat pemilik kios tidak lagi bisa berjualan karena terhalang oleh pagar pembatas lokasi.

”Kami membayar pajak setiap tahunnya dan kami memiliki legalitas dari pemerintah. Lagipula kami tidak menggangu aset pemerintah daerah, kenapa pemerintah memagar depan kios kami,” ujar Juaza, pemilik kios yang berada di depan pasar Bokeo Laduma.

Juaza juga mempertanyakan program pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat, yang dianggap kontradiktif dengan adanya pagar yang menghalangi kios mereka.

Kata dia, jika pemerintah memiliki wacana mengembangkan serta memperluas wilayah pasar Bokeo Laduma yang berada tepat di depan kios mereka, warga sangat bersedia untuk diganti rugi lahan dengan luas yang sama.

”Untuk itu melalui RDP di DPRD kami minta kejelasan pemerintah, bagaimana status kios kami. Sebab, kami sudah tidak bisa lagi berjualan akibat pagar yang dipasang oleh pemerintah,” ujarnya.

Dihadapan pemilik kios Ketua komisi II DPRD Kolaka Akhdan berjanji bakal berusaha mencari solusi terbaik terkait keluhan masyarakat.

”Pada prinsipnya DPRD akan mencari solusi agar masyarakat pemilik lokasi di depan pasar Bokeo Laduma tidak dirugikan,” ujar Akhdan saat memimpin rapat dengar pendapat bersama masyarakat pemilik lokasi.

Diketahui, RDP yang dilaksanakan di Ruang Komisi II itu, turut dihadiri Camat Pomalaa, Kadis Perindag Kolaka, Kepala Pasar Pomalaa, Lurah Dawi – Dawi serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemilik lahan.

Reporter : A. Jamal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!