Disdukcapil dan DP3A Muna Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Perkuat Layanan Berbasis Digital
MUNA, TRIASPOLITIKA.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Muna menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Muna dalam pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam lingkup tugas DP3A Kabupaten Muna, Senin (17/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di ruang Kepala Disdukcapil Kabupaten Muna. Dokumen kerja sama ditandatangani Kepala Disdukcapil Kabupaten Muna, Andi April, S.Pd., selaku pihak kesatu, dan Kepala DP3A Kabupaten Muna, Alisyadikin, S.Pd., M.Si., selaku pihak kedua.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis kedua perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya melalui pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi data sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Melalui perjanjian tersebut, DP3A Kabupaten Muna memperoleh hak akses terbatas terhadap sejumlah elemen data kependudukan. Data yang dapat dimanfaatkan meliputi NIK, nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, serta alamat terkini.
Akses data tersebut dilakukan melalui mekanisme web service dan web portal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kabupaten Muna berkewajiban menyediakan akses data secara terbatas, memberikan konfirmasi kesesuaian data kependudukan, memfasilitasi jaringan komunikasi data, serta memberikan dukungan teknis terkait penggunaan perangkat akses data.
Sementara itu, DP3A Kabupaten Muna bertanggung jawab memastikan pemanfaatan data sesuai dengan peruntukannya. Instansi tersebut juga diwajibkan menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh.
Selain itu, DP3A turut berperan mendukung sosialisasi pemanfaatan KTP-el maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.
Untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai ketentuan, perjanjian tersebut juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi. DP3A Kabupaten Muna diwajibkan menyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan setiap semester, yakni pada Juni dan Desember.
Adapun Disdukcapil memiliki kewenangan melakukan evaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan pemanfaatan data tersebut. Hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani hingga 16 November 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Melalui kolaborasi tersebut, koordinasi ant perangkat daerah di Kabupaten Muna diharapkan semakin optimal, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data kependudukan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemanfaatan data secara terintegrasi ini juga diharapkan dapat menunjang efektivitas pelaksanaan program DP3A, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
- Reporter: Bensar Sulawesi







