Buka Hutan Lindung untuk Kebun Merica, Tersangka SW Terancam 10 Tahun Penjara

waktu baca 3 menit

LUWU TIMUR, TRIASPOLITIKA.ID – Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi menetapkan seorang pria berinisial SW sebagai tersangka kasus dugaan perambahan kawasan hutan lindung di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Tersangka diduga membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan merica dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda Rp2 miliar.

Penetapan tersangka tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap aktivitas pembukaan kawasan hutan tanpa izin. Aparat juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memberikan modal untuk pengembangan perkebunan tersebut.

Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan operasi pengamanan pada Senin (9/11/2026).

“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” kata Ali Bahri, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan kawasan hutan yang telah dibuka dengan luas sekitar 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat kurang lebih 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.

Dalam operasi itu, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.

Penyidik tidak hanya mendalami dugaan keterlibatan SW dalam pembukaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan sebagai pemodal dalam aktivitas perkebunan merica tersebut.

Atas perbuatannya, SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Penindakan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kawasan hutan lindung tidak dapat dibuka atau dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak ekosistem, menghilangkan tutupan hutan, serta mengancam kelestarian lingkungan.

Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri, sebelumnya mengingatkan pentingnya peran masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Masyarakat diharapkan melaporkan aktivitas pembalakan liar, perambahan kawasan hutan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan kepada aparat berwenang.

Kasus SW bukan satu-satunya penindakan dugaan perambahan kawasan hutan di Blok Tanamalia. Sebelumnya, tiga orang berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga ditangkap dalam perkara serupa.

Ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada 26 Oktober 2026, setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.

Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan kurang lebih 1.500 tanaman merica.

Berulangnya penindakan di kawasan Blok Tanamalia menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan perambahan hutan masih menjadi perhatian aparat kehutanan.

Penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan pemodal, pemberi lahan, maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pembukaan kawasan hutan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara.

Informasi mengenai penanganan kasus tersebut disampaikan Senior Coordinator Media Relations PT Vale Indonesia Tbk, Suwarny Dammar, kepada wartawan melalui siaran pers pada Selasa (17/11/2026).(**)