Berita Terkini & Terpercaya
ATR/BPN Laporkan 5,7 Juta HT‑El: Layanan Prioritas Digital Percepat Pelayanan Pertanahan
MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, melaporkan capaian pelaksanaan tujuh layanan prioritas kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (1/7/2026).
Laporan ini sekaligus menjadi dasar penyederhanaan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Pada 2025, total volume pelaksanaan ketujuh layanan mencapai 6.481.784 berkas atau 78% dari keseluruhan layanan, kata Dalu di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta.
Tujuh layanan prioritas itu meliputi: pengecekan sertifikat (SOP satu hari kerja), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) (satu hari kerja), hak tanggungan elektronik (HT‑El) (tujuh hari kerja), roya (lima hari kerja), peralihan hak (lima hari kerja), pendaftaran surat keputusan (SK) (sepuluh hari kerja), serta konversi Hak Guna Bangunan/Hak Pakai menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal, ruko, dan rukan (lima hari kerja).
Transformasi digital menunjukkan hasil nyata pada tiga kelompok layanan utama: HT‑El, informasi pertanahan, dan peralihan elektronik.
Hingga kini tercatat 17.821.694 permohonan pengecekan elektronik; 936.067 SKPT elektronik; dan 1.516.709 Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik.
Sistem peralihan elektronik mewajibkan pelaporan akta paling lambat tujuh hari setelah pembuatan untuk mencegah transaksi berulang yang beritikad tidak baik.
“Dengan penyederhanaan proses bisnis, HT‑El mengurangi tahapan dan aktor yang terlibat sehingga memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menambahkan bahwa HT‑El juga berkontribusi pada ekosistem pembiayaan nasional.
Per Juni 2026, sebanyak 5.727.063 HT‑El telah diterbitkan dengan total nilai mencapai Rp5.792 triliun dan dukungan 4.540 mitra kreditur.
Nilai HT‑El menunjukkan tren kenaikan: Rp1.008,81 triliun pada 2025 dan realisasi Rp409,78 triliun sampai Juni 2026. Menurut Dalu, capaian ini memperkuat kepastian jaminan serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dihadiri pula oleh sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Menanggapi paparan, Bahtra berharap ketujuh layanan prioritas menjadi “tonggak transformasi” menuju sistem layanan yang terintegrasi, cepat, murah, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Reporter: Farid
