Berita Terkini & Terpercaya
APBD-P 2026 Muna Barat Fokus Penataan Kawasan Perkantoran Bumi Praja Laworo, Anggaran Rp8 Miliar Dialokasikan untuk Jalan dan Gedung Bupati
MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Pemerintah Kabupaten Muna Barat memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 untuk percepatan penataan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo, dengan total alokasi mencapai Rp8 miliar untuk pekerjaan jalan dan pembenahan gedung kantor.
“Memang prioritas kita di APBD Perubahan Tahun 2026 ini adalah memaksimalkan penambahan anggaran untuk pembenahan kawasan perkantoran Bumi Praja Laworo,” ujar Bupati Muna Barat La Ode Darwin seusai menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan APBD-P 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Muna Barat, Senin (14/9/2026).
Alokasi Rp8 Miliar untuk Jalan dan Gedung
Secara teknis, alokasi anggaran penataan kawasan tersebut dibagi ke dalam dua pekerjaan fisik utama.
Sebagian anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di dalam kawasan perkantoran, sementara sisanya untuk pembenahan fisik gedung utama.
Darwin menjelaskan, sekitar Rp4 miliar dialokasikan untuk pembentukan dua ruas jalan ke dalam kawasan dan jalan lingkar internal.
Pekerjaan tahap ini berupa peningkatan dan perkerasan badan jalan, sedangkan pengaspalan direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.
“Perkantoran itu kita alokasikan untuk pembentukan jalan dua ruas ke dalam dan jalan lingkar ke dalam, itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Itu baru peningkatan atau perkerasan, nanti mungkin tahun depan baru kita anggarkan untuk diaspal,” tuturnya.
Adapun untuk Gedung Kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan, Pemda Muna Barat menganggarkan dana dengan besaran serupa, yakni sekitar Rp4 miliar.
Dana tersebut ditargetkan dapat menyelesaikan pekerjaan yang memungkinkan untuk diselesaikan hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Sementara gedung Kantor Bupati itu kurang lebih sekitar Rp4 miliar untuk pembenahan dan lain-lain yang bisa dikerjakan serta diselesaikan sampai akhir tahun,” tambahnya.
Pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini dirancang secara bertahap. Darwin menargetkan kompleks perkantoran terpadu tersebut sudah dapat beroperasi penuh pada awal 2028 setelah penyelesaian tahap lanjutan pada tahun anggaran mendatang.
“Tahun depan kita sudah hitung untuk menjadi prioritas kita, yaitu penyelesaian Kantor Bupati dan Kantor DPRD. Sehingga badan jalan sudah jadi, kemudian nanti Kantor DPRD dan Kantor Bupati itu kita prioritaskan target selesai di akhir tahun 2027. Sehingga Januari 2028 ke depan sudah bisa berkantor, Bupati dan DPRD berkantor di sana,” pungkasnya.
- Reporter: Farid
