Akademisi Usimar Kolaka Dukung RKUHP Disahkan
KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Seorang akademisi Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah (Usimar) Kolaka Adhe Ismail Ananda, mendukung agar Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan.
Menurut Adhe Ismail, sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP sendiri, yang memang betul-betul menjiwai nilai-nilai falsafah keluruhan bangsa asli yaitu Pancasila, serta berbeda dengan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa kolonial.
Jika tidak kata Wakil Dekan III FSUAD Usimar Kolaka itu, maka akan menjadi sebuah tinta merah ketika urgensi pembaharuan KUHP ini tidak dijadikan sebagai kebutuhan bangsa Indonesia.
“72 tahun Indonesia sudah merdeka. Tetapi sistem hukum yang digunakan masih menggunakan rumusan yang diwariskan oleh kolonial belanda,” katanya.
Secara rasional tentunya Hukum yang lahir dan berkembang dengan tradisi eropa saat itu dalam merumuskan keadilan-pun tidak sama dengan konsepsi yang ada dan berkembang di Indonesia saat itu maupun saat ini. Oleh karena itu reformasi hukum kata dia adalah solusinya.
Lanjut Adhe, terlepas dari pro-kontra yang menjadi perbincangan publik, ini adalah hal yang lumrah sebab jika kita menunggu sebuah aturan yang bisa mengakomodir semua tuntutan kepentingan publik tentu ini akan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
”Lagipula dalam sistem hukum kita sangat terbuka lebar kesempatan bagi publik untuk menguji sebuah norma yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan lainnya,” kata dia.
Meski begitu, Dosen Muda yang masih berusia 25 tahun ini menganggap dan menyoroti beberapa pasal krusial dalam RKUHP masih perlu di restrukturisasi kembali, salah satunya adalah Pasal mengenai contempt of court yang selama ini hanya berfokus pada jalannya proses pengadilan saja.
“Contempt of Court selama ini hanya mengatur tentang proses peradilan saja padahal untuk menjaga integritas wibawah peradilan tidak hanya sampai disitu, tetapi termasuk pelaksanaan dari putusan pengadilan itu sendiri. Oknum pihak yang tidak menjalankan putusan pengadilan seharusnya dianggap juga sebagai Contempt of Court,” terangnya.
Pernyataan Akademisi Usimar itu disampaiakn saat Dialog Partisipasi Publik RUU KUHP di Makassar secara hybrid yang pada waktu itu melibatkan tim yang terlibat dalam proses penyusunan RUU KUHP, diantaranya Prof. Benny, Prof. Harkriastuti dan Dr. Yenti menjadi pembicara.
Reporter: A. Jamal







