PT Vale Perkuat Mitigasi Karhutla di Seluruh Wilayah Konsesi

Perbesar

KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – PT Vale Indonesia Tbk memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh wilayah konsesi dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, mitigasi, pemantauan, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan kapasitas tanggap darurat, terutama menghadapi peningkatan risiko kebakaran pada musim kemarau.

Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale menilai penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta instansi terkait menjadi kunci untuk mencegah kebakaran sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kejadian di lapangan.

Salah satu upaya itu diwujudkan melalui Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa dengan menggelar Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka.

Jajaran pemerintah kecamatan dan desa dari Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula yang wilayahnya berdekatan dengan area operasional perusahaan juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Kolaborasi lintas sektor itu diarahkan untuk menyamakan pemahaman mengenai mitigasi, pencegahan, mekanisme pelaporan, koordinasi, hingga penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

Project Director IGP Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk, Mohammad Rifai, mengatakan pencegahan Karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

“PT Vale memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan penanganan Karhutla. Meski merupakan tanggung jawab lintas sektoral, kami mengambil peran aktif melalui mitigasi, penguatan kesiapsiagaan, dan koordinasi yang dijalankan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan,” ujar Rifai, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, kolaborasi antarpihak penting agar setiap potensi kebakaran dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi sarana memperkuat koordinasi dan pembagian peran antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah kecamatan dan desa dinilai memiliki posisi strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, mengidentifikasi potensi kerawanan, serta membangun komunikasi awal ketika ditemukan titik api.

PT Vale juga menekankan pentingnya pencegahan yang dilakukan secara konsisten. Langkah tersebut mencakup edukasi mengenai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, penguatan jalur komunikasi dan pelaporan, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Hampir 30 Kali Penanganan

Upaya memperkuat mitigasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas penanganan kebakaran di wilayah Kolaka.

Berdasarkan catatan tim Emergency Response PT Vale, sepanjang Agustus 2026, tim pemadam kebakaran perusahaan telah melakukan hampir 30 kali penanganan kejadian yang meliputi area hutan, lahan, hingga permukiman warga.

Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas sektor.

Selain menyiagakan personel terlatih dan armada pemadam kebakaran, PT Vale terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Sumber daya perusahaan dapat dikerahkan sesuai kebutuhan melalui mekanisme koordinasi penanganan keadaan darurat.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam memperkuat kapasitas penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kolaka, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Namun, kesiapan personel dan peralatan bukan menjadi satu-satunya fokus. PT Vale menempatkan pencegahan sebagai prioritas melalui penguatan sistem komunikasi, pemetaan wilayah rawan, peningkatan kapasitas para pihak, pemantauan kondisi lapangan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas mitigasi.

Dilaksanakan Paralel di Seluruh Wilayah Konsesi

Mitigasi Karhutla PT Vale tidak hanya dilakukan di kawasan IGP Pomalaa. Upaya serupa dilaksanakan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik, tingkat kerawanan, serta kebutuhan masing-masing wilayah operasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan, keselamatan, operasional, dan pelibatan pemangku kepentingan.

Langkah tersebut meliputi identifikasi dan pemetaan area rawan kebakaran, pemantauan lapangan, kesiapan personel dan sarana tanggap darurat, penguatan prosedur pelaporan dan respons awal, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kesadaran masyarakat mengenai pencegahan Karhutla juga terus didorong, khususnya di wilayah yang berbatasan atau memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.

Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar upaya perlindungan hutan dan lahan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja, masyarakat, aset, dan keberlanjutan kegiatan operasional.

PT Vale meyakini pengendalian Karhutla membutuhkan sinergi berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam kebijakan dan koordinasi penanggulangan, masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan dan pelaporan awal, sedangkan perusahaan dapat berkontribusi melalui sumber daya, kompetensi, edukasi, pemantauan, serta kesiapan tanggap darurat.

Melalui sosialisasi di Kabupaten Kolaka dan berbagai langkah mitigasi di seluruh wilayah konsesi dan PPKH, PT Vale berharap budaya pencegahan dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan semakin kuat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penerapan praktik pertambangan yang bertanggung jawab untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.(*)