oleh

Pemkot Baubau Jamin Terlaksananya Pengarusutamaan Gender

BAUBAU, TRIASPOLITIKA.ID – Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkesetaraan sesuai dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang persamaan gender dalam pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan persamaan gender maka instansi atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah berkewajiban untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dalam tahapan rencana pelaksanaan dan penganggaran serta evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing instansi atau lembaga.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd yang mewakili Wali Kota Baubau saat membuka secara resmi Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), di aula Kantor Wali Kota Baubau Rabu (3/11/2021).

Menurut Sekda Baubau Dr Roni Muhtar, M.Pd, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi persamaan gender dalam pembangunan. Dua proses tersebut saling terkait dan saling terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses partisipasi kontrol dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan baik oleh perempuan maupun laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, kelompok yang berkebutuhan khusus serta kelompok masyarakat renta lainnya.

“Nah, untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan komitmen dari semua pihak. Olehnya kami mengapresiasi DP3A Kota Baubau telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terimakasih pula kepada para narasumber yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya kepada peserta. Menurutnya hal ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat kota baubau yang maju sejahtera dan berbudaya,”ujarnya.

Ditambahkan, sebagaimana diketahui perencanaan yang responsif gender itu telah diamanatkan kedalam Inpres nomor 9 tahun 2000. Mengidentifikasi kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan..Kemudian, bagaimana menggunakan analisa gender melalui persajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat menggambarkan kondisi dan situasi yang dihadapi laki-laki dan perempuan sangat penting, sehingga sumber daya pembangunan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara adil.

Dr Roni Muhtar berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk tetap berkomitmen mencapai kesejahteraan bersama sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat indonesia. Kemudia para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan mendapat manfaat.(Adm)

BERITA PILIHAN