Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 ke Komisi II DPR RI

waktu baca 2 menit
Nusron Wahid Menteri ATR/BPN Saat Melaporkan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Pada Komisi II DPR RI

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar 95,73% atau Rp6.128.365.417.558 dari pagu Rp6.401.913.357.000 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/07/2026).

Nusron menyatakan laporan ini sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 yang diajukan Kementerian Keuangan.

Dalam paparan di Gedung DPR RI, ia merinci komponen penerimaan dan penggunaan anggaran, termasuk tambahan dan hibah yang masuk sepanjang 2025.

Sepanjang 2025, ATR/BPN menerima tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, dan hibah luar negeri Rp22,60 miliar.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, kementerian memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program prioritas pelayanan pertanahan serta tata ruang.

Nusron memaparkan alokasi relaksasi: tahap pertama Rp766,4 miliar untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); tahap kedua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertanahan dan tata ruang, sarana-prasarana, serta dukungan manajemen PNBP.

Menanggapi laporan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin meminta penguatan pengelolaan keuangan negara di lingkungan ATR/BPN.

Ia menekankan penerapan pengelolaan berbasis kinerja yang terukur pada output, outcome, dan impact, serta mekanisme check and balance untuk mencegah penyimpangan, temuan berulang, dan potensi kerugian negara khususnya pada program prioritas dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Rapat dihadiri Menteri Nusron bersama Wakil Menteri ATR/Wakapala BPN Ossy Dermawan dan para pejabat pimpinan tinggi madya serta pratama Kementerian ATR/BPN.

Jajaran ATR/BPN di daerah mengikuti jalannya rapat secara daring. Perwakilan Bawaslu dan KPU juga turut menyimak jalannya rapat.

  • Reporter: Farid