KPK Minta ke PT VDNI Lunasi Pajak ke Pemda Konawe

waktu baca 2 menit
Satgas KPK Dian Patria

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi objek vital nasional perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, pada Rabu (7/6/2023).

KPK mendatangi perusahaan tersebut bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), hal itu terkait tunggakan pajak perusahaan ke Pemda Konawe yang belum di bayarkan.

Salah satu pajak yang belum di selesaikan terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) non PLN, totalnya sebesar Rp. 48 Milyar.

“Dari 2021 PT VDNI menunggak PPJ non PLN Rp 48 miliar ke Pemda Konawe,” kata Cici Kepala Badan Pendapatan Daerah Konawe.

Sementara itu, Sekda Konawe, Ferdinand Sapan mengatakan, Pemda Konawe sudah sering menagih tunggakan pajak tersebut ke manajemen PT VDNI.

“Sebenarnya sudah ada yang dibayar tapi baru berapa persen saja, hanya menunggaknya saja yang besar,” ujarnya.

Satuan Tugas KPK Dian Patria menuturkan, PT VDNI selama 2021 total menunggak pajak sebesar Rp. 48,9 Miliar, dari total itu mereka baru membayar sebesar Rp620 juta.

Itu baru satu item pajak yakni PPJ, sementara masih ada pajak lain yang belum mereka lunasi pajaknya ke Pemda konawe.

“Jadi tunggakan sekarang PT VDNI ke Pemda Konawe itu 48,2 Miliar, ini masih berbicara PPJ belum pajak rektorat, IMB dan intake, tetapi kami fokus dulu ke PPJ,” terang Dian.

Disisi lain, kehadiran PT VDNI Dian sangat mendukung apalagi berbicara tentang investasi, hanya saja perusahaan tersebut harus memenuhi kewajibannya.

“Kami selalu dukung, tetapi harus bermatabat dan memenuhi kewajibannya,” jelasnya.

error: Content is protected !!