Ketua Alam Sultra Apresiasi Progres BPN Muna Barat, Rahman Kusambi: Sertipikat Tanah Harus Menjadi Aset Kesejahteraan Warga

Perbesar

MUBAR, TRIASPOLITIKA.ID — Ketua Aliansi Aktivis Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Alam Sultra), Rahman Kusambi, menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat.

Rahman menilai percepatan sertipikasi tanah, penguatan digitalisasi, serta kolaborasi lintas lembaga merupakan kemajuan nyata yang berdampak langsung pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

“Progres BPN Muna Barat patut diapresiasi karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tanah yang bersertipikat memberi kepastian, membuka akses pembiayaan, dan menjadi modal bagi generasi muda untuk maju,” ujar Rahman, Selasa (27/10/2026).

• Sertipikasi 4.063 Bidang Tanah

Rahman mengapresiasi penyerahan 4.063 sertipikat tanah kepada masyarakat Muna Barat dalam rangkaian puncak Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-66. Ia menilai capaian itu sebagai bukti kerja lapangan BPN yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar target administratif.

Menurutnya, sertipikat harus segera dimanfaatkan warga secara produktif, baik untuk rumah tinggal, pertanian, maupun usaha keluarga.

“Jangan sampai sertipikat hanya disimpan. Warga perlu didorong memanfaatkannya untuk akses kredit usaha, pengembangan pertanian, atau investasi produktif lainnya,” katanya.

Ia juga menilai kolaborasi BPN Muna Barat dengan Rumah BUMN Muna Barat dalam mendampingi UMKM melalui Program Akses Reforma Agraria sebagai langkah strategis untuk mengubah sertipikat menjadi sumber kesejahteraan.

• Percepatan PTSL dan Tanah Wakaf

Rahman menyebut progres Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebagai capaian penting lainnya. BPN Muna Barat telah menyelesaikan target 600 bidang PTSL dan memasuki tahap penyerahan kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi percepatan legalitas tanah wakaf dan rumah ibadah. Dari target 38 bidang tanah wakaf dan rumah ibadah, sebanyak 15 bidang telah terukur, termasuk dua bidang yang direncanakan segera diterbitkan sertifikatnya.

Menurut Rahman, inovasi layanan “Barkkah Tawaf” yang berfokus pada percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah patut didukung karena melindungi aset umat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi lembaga keagamaan.

“Perlindungan tanah wakaf dan rumah ibadah sama pentingnya dengan sertipikasi tanah warga. Ini menjaga aset sosial dan keagamaan agar tidak mudah disengketakan,” ujarnya.

• Peningkatan Kualitas Data

Rahman menilai peningkatan kualitas data pertanahan sebagai fondasi layanan yang lebih cepat dan akurat. BPN Muna Barat mencatat kenaikan peringkat kualitas data dari posisi ke-10 menjadi peringkat ke-8 se-Sulawesi Tenggara.

Ia berharap peningkatan tersebut diikuti integrasi data NIK, NIB, dan NOP agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pertanahan secara digital.

“Data yang rapi adalah bentuk pelayanan yang jujur. Jika data akurat, masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke kantor dan proses sertipikasi bisa lebih cepat,” katanya.

• Penghargaan dan Kolaborasi

Rahman juga mengapresiasi dua penghargaan yang diraih BPN Muna Barat pada evaluasi kinerja Semester I 2025 se-Sulawesi Tenggara, yaitu Terbaik 1 kategori Strategi Komunikasi dan Terbaik 3 kategori Sinergi dan Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ia menilai penghargaan tersebut menunjukkan bahwa BPN Muna Barat tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, Rumah BUMN, serta organisasi masyarakat.

“Kolaborasi inilah yang perlu terus dijaga. Masalah tanah tidak bisa diselesaikan satu instansi saja. Semakin kuat sinerginya, semakin cepat manfaatnya sampai ke warga,” ujarnya.

• Pesan: Jangan Berhenti di Angka

Meski mengapresiasi, Rahman Kusambi mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka laporan. Ia berharap BPN Muna Barat memperkuat sosialisasi, transparansi tahapan layanan, dan penyelesaian sengketa tanah yang masih menjadi kendala di lapangan.

“Apresiasi harus disertai pengawasan publik. Masyarakat perlu tahu tahapan pengukuran, verifikasi, sampai penerbitan sertipikat, agar tidak ada ruang kelambanan maupun salah paham,” ujarnya.

Rahman berharap generasi muda Muna Barat turut aktif mendampingi proses pertanahan, mulai dari pendataan awal hingga pengawasan pelayanan publik.

“Pemuda tidak cukup hanya menonton. Kita harus ikut memastikan layanan pertanahan benar-benar berpihak pada rakyat,” tandasnya.

• Reporter: Farid