Kementerian ATR/BPN Bidik Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare melalui ILASPP

Perbesar

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029.

Program yang didukung Bank Dunia itu bertujuan memperluas pendaftaran tanah sekaligus memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, cakupan program tersebut menunjukkan besarnya dampak ILASPP bagi tata kelola pertanahan dan tata ruang dalam jangka panjang.

“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu.

• Integrasi data jadi kunci

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah ini diharapkan membuat data dari berbagai instansi saling terhubung dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Pelaksanaan ILASPP juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Proyek ini dirancang untuk memperkuat administrasi pertanahan, menjamin kepemilikan tanah, serta meningkatkan penataan ruang berbasis iklim.

• Komitmen lintas pihak

Dalu menegaskan keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, dan kualitas koordinasi antarpihak. Ia menyebut komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan.

“Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” ujarnya.

• Harapan jangka panjang

Melalui ILASPP, Kementerian ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang tidak hanya mencapai target kegiatan, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hasil proyek ini diarahkan untuk mendukung kepastian hukum hak atas tanah dan penyelenggaraan tata ruang yang lebih terintegrasi demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut hadir Land Tenure Specialist World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, Willem van der Muur. Kegiatan juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.

• Reporter: Farid