Era Darwin-Ali : Muna Barat Liwu Mokesa: Tantangan dan Harapan
- Opini, Oleh: Surachman (Dekan Fakultas ITBK Muhammadiyah Muna Barat)
MUNA BARAT, yang telah berdiri selama 11 tahun sejak diundangkannya UU No. 14 Tahun 2014, kini berada di persimpangan jalan penting yakni realitas akan minimnya fasilitas pemerintahan yang representatif dan desakan kebutuhan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan yang memadai di tengah keterbatasan anggaran dan upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sebagai daerah yang baru, perjalanan Muna Barat adalah kisah panjang yang menggambarkan geliat pertumbuhan dan sekaligus tantangan yang melekat dalam membangun fondasi pemerintahan yang kuat, serta mendorong ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Apalagi situasi daerah saat ini ditengah adanya kebijakan efisiensi serta tekanan belanja pegawai yang begitu besar. Maka mengendalikan roda pemerintahan Muma Barat saat ini seperti menjalankan kapal ditengah badai yang berkecamuk.
Tentu dengan rekam jejak Pak Darwin dan Pak Ali Basa sebagai masyarakat kita menaruh harapan besar agar bahtera Muna Barat tak limbung atau karam dihempas badai “kontraksi anggaran” yang tak cukup sehat.
Dalam beberapa kesempatan DW (akronim Bupati Muna Barat) menyampaikan meskipun fasilitas pemerintahan yang representatif belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran dalam kurun waktu 11 tahun belakangan ini, namun baginya langkah-langkah pemerintah daerah menghadirkan fasilitas pemerintahan yang memadai tetap akan menjadi prioritas meskipun terbatas oleh anggaran.
Disisi lain realita adanya kebutuhan masyarakat dalam dukungan kebijakan ekonomi produktif juga menjadi pilihan kebijakan utama Bupati Muna Barat melalui program 100 hari yang salah satu fokus utamanya dalam menggerakkan program ketahanan pangan melalui bantuan ayam petelur, bibit sapi, jagung seluas 1.500 Ha dan bibit padi. Ini merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Era Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Ekonomi
Langkah Bupati Muna Barat yang fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan adalah strategi yang tepat dan sangat relevan dengan situasi dan kondisi daerah yang sebagian besar bergerak pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam perspektif teori ekonomi,dengan menggulirkan bantuan bibit ayam petelur, sapi, jagung, padi, alsintan dan bantuan di sektor pertanian.
Muna Barat berusaha menciptakan ‘pilar-pilar’ ekonomi yang dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat dari desa. Darwin- Ali menyadari bahwa dengan menggerakkan ekonomi desa maka akan berimbas pada membaiknya pendapatan masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dari desa.
Kebijakan ini juga sesungguhnya merupakan jawaban atas kondisi sebagian besar masyarakat Muna Barat yang memang bergelut pada dua sektor yakni pertanian dan perikanan dalam arti luas sebagai sumber utama penghidupan dan pendapatan masyarakat pedesaan.
Dengan bantuan yang diarahkan langsung kepada petani, peternak, dan nelayan, pemerintah daerah Muna Barat menciptakan insentif yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Program-program ini diharapkan bisa memberikan multiplier effect terhadap ekonomi lokal, di mana pengeluaran masyarakat dalam hal penyediaan bibit dan alsintan akan ditekan sehingga spending anggaran untuk keperluan konsumsi akan meningkat, kemudian juga akan menciptakan peluang kerja baru, serta membuka potensi pasar yang lebih luas. Misalnya elaborasi dengan 12 dapur MBG yang ada di Muna Barat.
Secara umum, kebijakan penguatan ketahanan pangan yang telah diambil oleh Darwin-Ali diawal pemerintahannya merupakan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan Muna Barat.
Sektor dari sudut padang ekonomi daerah, penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada ketahanan pangan tidak hanya akan menciptakan lapangan pekerjaan, namun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan berbasis sektor pertanian, Peternakan dan perikanan seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Muna Barat.
Beban Belanja Pegawai: Menjaga keseimbangan antara Kebijakan Pusat dan Daerah
Namun dibalik program kedaulatan pangan Pemerintah Derah Muna Barat saat ini, juga Muna Bara menghadapi masalah klasik yakni beban belanja pegawai yang terus meningkat, terutama dengan adanya kebijakan pusat yang memperbesar penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk belanja pegawai dapat memicu masalah fiskal yang lebih besar, karena dana yang dialokasikan untuk belanja pegawai tidak dapat digunakan untuk investasi pembangunan sektor lainnya. Beban belanja pegawai yang besar mempengaruhi anggaran daerah secara keseluruhan. Disisi lain dana transfer daerah cenderung turun setiap tahunnya.
Pemda Muna Barat saat ini sudah menerima 4 ribu lebih pegawai yang tersebar dalam 44 OPD. Dengan kondisi ini semakin tinggi pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pemerintahan dan program program lainnya menjadi terbatas.
Padahal, fasilitas pemerintahan, infrastruktur yang memadai adalah faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan transfer barang jasa.
Tantangan ini mengharuskan pemerintah daerah Muna Barat perlu memutar otak untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terjebak dalam jebakan fiskal yang akan menghambat pembangunan.
Mesti ada langkah mitigasi yang diambil namun tetap populis misalnya melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pengeluaran untuk belanja pegawai bisa dikendalikan tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, mengurangi perjalanan dinas yang tidak penting dan mendesak, pengalokasian anggaran setiap OPD secara ketat dan berorientasi outcome yang terukur.
Setiap OPD mesti mematok target kinerja yang terukur berdasarkan anggaran yang diberikan serta diharapkan dapat menstimulus masuknya program pusat ke daerah. Selain itu pula perlu diimplementasikan e-government atau sistem informasi berbasis digital dalam pelayanan publik akan mengurangi beban administratif yang membutuhkan tenaga kerja besar dan memungkinkan pegawai yang ada untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis.
Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mengeksplorasi sumber sumber PAD yang dapat diterapkan dengan tetap mengedepankan kemampuan masyarakat serta perbaikan layanan. Mendorong skema partnership dengan pihak swasta (investor) untuk berinvestasi di Muna Barat.
Langkah Muna Barat dalam menginisiasi pembentukan Perusda Liwu Mokesa adalah terobosan yang baik. Diharapkan nantinya Perusda ini akan menjadi lokomotif dalam menggerakan sektor ekonomi di Muna Barat.
Kontribusi Pemuda menuju Muna Barat Liwu Mokesa
Dengan kata kunci Tumbuh, Sehat, Keren (Liwu Mokesa) sebuah filosofi yang menggambarkan harapan besar terhadap masa depan daerah ini—Muna Barat harus memastikan bahwa segala upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga pada pengembangan kapasitas jangka panjang yang dapat menjamin keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pembangunan yang mengarah pada sektor-sektor yang produktif akan membawa Muna Barat pada jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan mengelola sumber daya yang ada secara kreatif daerah ini tidak hanya akan “tumbuh” dalam arti fisik, tetapi juga “sehat” dalam aspek ekonomi dan sosialnya.
Dan goals utamanya, Muna Barat akan menjadi “keren” dalam arti mampu memberikan contoh bagi daerah lain dalam mengelola pembangunan yang berkelanjutan. Tumbuh, sehat, dan keren—bukan hanya slogan, tetapi harapan yang nyata untuk masa depan Muna Barat yang lebih baik.
Muna Barat, dengan segala potensi alam dan sumber daya yang dimilikinya, menghadapi tantangan salah satunya adalah bagaimana menggerakkan sektor riil, agar masyarakat tidak hanya berorientasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri.
Elemen pemuda, sebagai bagaian dari penggerak pembagunan didaerah memegang peranan penting dalam perubahan paradigma ini. Mereka bukan hanya pemegang masa depan, tetapi juga kunci untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peluang ekonomi yang ada di desa. Sayangnya, banyak di antara mereka yang masih terjebak dalam anggapan bahwa menjadi ASN adalah pilihan paling utama, dan bekerja di desa, menjadi petani atau pengusaha, dianggap sebagai pekerjaan yang kurang “bergengsi.”
Padahal, jika diberdayakan dengan baik, pemuda bisa menjadi mesin penggerak utama disektor ekonomi kreatif dan sektor pangan.
Membangun Mindset Baru
Masyarakat di Muna Barat perlu dihadapkan pada sebuah perubahan pola pikir bahwa menjadi seorang pelaku ekonomi, pengusaha, atau petani sukses, bukanlah hal yang tabu atau remeh. Justru, inilah jalan menuju kemandirian ekonomi yang sesungguhnya. Banyak contoh sukses di Indonesia yang membuktikan bahwa pemuda yang menggeluti sektor ekonomi kreatif atau sektor pangan bisa meraih kesuksesan.
Di Muna Barat, peluang serupa sangat terbuka lebar. Banyak lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, ataupun peternakan. Pemuda yang memiliki keahlian dan pemikiran kreatif dapat mengubah lahan-lahan ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern, seperti hidroponik, atau mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian lokal yang bisa dipasarkan lebih luas. Dengan adanya bantuan bibit ayam petelur, bibit sapi, jagung dan padu serta alsintan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Pemuda yang kreatif dapat mengelola usaha tersebut dan mengembangkan secara mandiri, membuka peluang kerja baru, dan meningkatkan ketahanan pangan di desa.
Sinergi antara Program Desa dan Pemerintah Daerah: Membangun Liwu Mokesa
Pembangunan yang berkelanjutan dan merata memerlukan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sayangnya, saat ini, masih banyak terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan dan program yang dijalankan oleh kedua belah pihak.
Pemerintah desa sering kali berjalan sendiri, dengan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sementara pemerintah daerah memiliki agenda pembangunan yang lebih kompleks. Padahal, penyelarasan program sangat penting, agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal.
Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan di desa sebatas pada judul semata belum menyentuh aspek substansial dari program ketahanan pangan itu sendiri atau misalnya dari tahun ke tahun lebih berorientasi pada proyek “jalan usaha tani” yang jika di telisik pada kawasan tersebut tidak ada areal pertanian produktif. Terkesan “asal jadi dan tak berorientasi manfaat”.
Hal seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga ada elaborasi program yang terbangun dan dapat menyukseskan Visi Misi Pemerintah Daerah. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan harmonisasi antara RPJMdes dengan RPJMD Muna Barat dan itu harus dimulai oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pendamping desa.
Liwu Mokesa Tematik : Tradisi Baru Kebijakan Darwin-Ali Dorongan untuk Ketahanan Pangan
Program Liwu Mokesa yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan bantuan bibit ayam petelur, sapi, jagung, padi, dan alat tangkap perikanan, pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga untuk berinovasi dalam memanfaatkan peluang yang ada.
Terlebih lagi, dengan adanya program Dapur MBG di Muna Barat sejumlah 12 unit dan di Kabupaten Muna serta Buton Tengah yang membutuhkan pasokan telur,pasokan sayur mayur, pasokan buah dan daging secara rutin. Khusus Muna Barat dapat menciptakan rantai pasok yang mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar daerah.
Kunci keberhasilan program ini terletak pada tingkat penerimaan masyarakat, khususnya para pemuda, untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Bukan hanya menjadi penikmat dari bantuan pemerintah, tetapi juga bagaimana berupaya sehingga bantuan tersebut dapat berhasil dan dikembangkan, menjadi produsen yang mandiri, yang mampu menciptakan nilai tambah dan memanfaatkan hasil dari bantuan tersebut untuk kepentingan ekonomi jangka panjang yang dapat menopang pendapatan ekonomi.
Kebijakan baru yang digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat, Darwin-Ali, menunjukkan perhatian besar terhadap rakyat, bukan hanya pada pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Fokus pada bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bibit ayam petelur, sapi, jagung, dan padi adalah langkah yang tepat untuk menciptakan siklus ekonomi yang positif di desa. Program ini dapat menjadi sumber daya yang penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan semakin banyaknya usaha mikro yang berkembang, harapan terbesar adalah terciptanya sistem ekonomi yang berkelanjutan, di mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal, dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Muna Barat tidaklah ringan, namun dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, saya yakin Muna Barat dapat mencapai cita-citanya untuk menjadi daerah Liwu Mokesa—Tumbuh, Sehat, Keren.
Semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk mewujudkan ini. Pemuda desa yang bergerak di sektor pangan dan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam perubahan ini. Dukungan kita semua, sebagai masyarakat, sangat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah agar semakin giat menjalankan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.







