Diskominfo Sultra Bakal Perkuat Sistem Pesandian Digital

waktu baca 4 menit
Dinas Kominfo Sultra dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui respon insiden pemerintah wilayah I (satu), serta Kominfo kabupaten/ kota lakukan bimbingan teknis sistem sandi digital, di ruangan aula diskominfo Sultra. |Ahmad/Triaspolitika.id

KENDARI, TP – Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra), gelar bimbingan teknis dan asistensi pembentukan Tim CSIRT sektor pemerintah, lingkup provinsi Sultra, di Aula Kominfo Sultra, Rabu, (7/4/2021).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui respon insiden pemerintah wilayah I (satu) Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, melakukan kunjungan ke dinas Kominfo Sultra guna melakukan soft situs web Government – Computer Security Incident Response.

Kepala dinas Komunikasi dan informatika provinsi Sulawesi tenggara yang di wakili Kabid persandian, Richardin mengatakan, kegiatan tersebut memberikan penguatan dinas Kominfo Sultra di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sultra agar Membangun sistem pelayanan yang baik, mengkordinasikan, mengolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah.

“Kita harus berhati hati , di era digital sekarang ini banyak para siber yang mencoba melukakan pembobolan data, para siber suka dengan bermain main dengan pemerintah, olehnya Keamanan serta penguatan persandian di lingkup Pemerintah provinsi Sulawesi tenggara tentu sangat dibutuhkan,” ujar Richar.

“Kurang lebih 202,6 juta pengguna internet, dengan Maraknya pembobolan data maka Peningkatan sandi dalam aplikasi kita harus lakukan, semua instansi OPD kita akan lakukan sistem CSIRT,” jelasnya.

Lebih jelas Richar mengatakan, terselenggaranya kegiatan tersebut merupakan hasil dari kunjungan pemerintah provinsi Sultra pada saat beberapa waktu lalu bersama kami dari instansi Kominfo sultra, gubernur Sultra Ali Mazi mengunjungi kantor Badan Siber dan sandi Negara ( BSSN ), Hingga BSSN melakukan rapat dan berkunjung ke Sultra.

“Alhamdulillah BSSN mau merespon usulan pemerintah provinsi Sultra, kunjungan tim BSSN melalui respon insiden pemerintah wilayah I hadir dan memberikan materi serta penguatan,” ujar dia.

Dinas Kominfo Sultra dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar bimbingan teknis sistem sandi digital, di ruangan Aula Diskominfo Sultra. |Ahmad/Triaspolitika.id

 

Richar menambahkan, kegiatan ini sebenarnya kita libatkan seluruh dinas Kominfo 17 kabupaten/Kota yang ada di Sultra Namun kegiatan ini tidak terjadwal anggaran Yang terbatas belum bisa kami fasilitasi secara keseluruhan. Namun, terpenting tidak mengurangi makna.

“Kami mengundang secara keselurahan lingkup dinas Kominfo Se- kabupaten/kota agar bisa menghadiri namun 5 kabupaten kota saja yang sempat hadir dia ataranya Kominfo kota Kendari kabupaten Bombana, kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara,serta Kabupaten Kolaka Utara,” ujarnya.

Selain itu kata richar kegiatan ini tidak sampai disini saja akan tetapi Ada kegiatan berikutnya yang akan diselenggarakan secara menyeluruh setelah tim responden pemerintah wilayah I ( satu ) BSSN mengevaluasi hasil dari kegiatan hari ini,

“Optimalisasi sistem kerja digital keamanan pemerintah Akan terus kita lakukan,Semoga secepatnya akan terlaksananya sistem penguatan persandian di seluruh pemerintah wilayah 17 kabupaten/ kota di Sultra,” tandasnya.

Sementara itu staf Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui responden insiden pemerintah Daerah wilayah I (satu) Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan, Ahmad Atut Radana, menjelaskan bahwa Keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber.

Keamanan informasi merupakan hal utama dalam hal mendukung serangan Siber pemerintah dalam artian semakin kita peduli terhadap keamanan informasi dan sinergia antara informasi terhadap provinsi dan kabupaten / kota yang ada di sultra

“Tentu Dampaknya akan menjadi sangat merugikan, yaitu layanan pemerintah untuk publik dapat terganggu dan kredibilitas pemerintah bisa menurun. Oleh sebab itu, dengah hadirnya situs Gov-CSIRT Indonesia maka akan memudahkan stakeholder untuk melaporkan insiden siber yang terjadi di masing-masing instansi,” katanya.

Ia juga menjelaskan Dari data yang dihimpun mulai dari 2018 sampai 2020 yang lalu ada peningkatan sekitar 9 persen artinya ditotalkan 60 persen dari seluruh penduduk kita menggunakan media daring Online.

Dengan adanya berkembangnya tehnologi sistem digital saat ini semakin banyak Serangan yang sangat masif dilakukan bagi para hacktaker Siber Siber yang ada.

Sejatinya kami inginkan di setiap kabupaten kota yang ada disultra bisa besirnergi saling mendukung terhadap pemerintahan provinsi Sulawesi tenggara, sehingga sistem pemerintahan berbasis elektroniknya berjalan lancar tanpa ada kendala.

“Masyarakat juga perlu berikan pemahaman agar tetap memperhatikan handphone yang digunakan, agar tidak ada kendala ataupun masaalah. Serta pemahaman tentang pentingnya pengamanan sandi juga harus disampaikan,” pungkasnya.

Reporter : Ahmad