Danantara untuk Kemandirian Industri Baja Nasional

Perbesar

• Penulis: Widodo Setiadharmaji, Pemerhati Industri Baja dan Pertambangan

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Kisah runtuhnya industri baja Inggris dan kontroversi akuisisi U.S. Steel oleh perusahaan Jepang membuka kesadaran baru bahwa industri baja bukan sekadar komoditas industri biasa. Ia merupakan instrumen kedaulatan dan strategi negara.

Inggris, yang pada era Margaret Thatcher memilih menjauhkan negara dari urusan industri, kini harus mengintervensi dan memberi subsidi demi menyelamatkan Tata Steel UK dan British Steel dari krisis. Negara yang pernah menjadi pionir industri baja dunia itu kini terjebak dalam ketergantungan pada produsen asing.

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat mempertahankan kendali melalui regulasi strategis. Saat Nippon Steel hendak mengakuisisi U.S. Steel pada 2023, pemerintah AS melalui CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) menilai dampak strategisnya. Akhirnya, akuisisi disetujui dengan syarat pemberian “golden share” yang memberi hak veto negara atas keputusan strategis perusahaan.

Di Indonesia, peran serupa dijalankan oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara), entitas strategis baru dalam pengelolaan investasi nasional. Namun, sektor baja belum menjadi prioritas investasinya, padahal nilai strategisnya sangat besar dalam pembangunan nasional.

Sejarah Keterlibatan Negara dalam Industri Baja

Sejarah industrialisasi dunia menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam sektor baja merupakan strategi utama dalam membangun kekuatan industri nasional. Di Tiongkok, 13 BUMN mendominasi daftar 50 produsen baja terbesar dunia. Mereka bukan hanya produsen, tetapi juga instrumen negara dalam mengarahkan industri dan menjaga stabilitas harga.

India memiliki pola yang serupa. BUMN seperti SAIL dan RINL tetap menjadi fondasi industri nasional meskipun peran swasta terus tumbuh. Jepang, Korea Selatan, Jerman, Prancis hingga Inggris juga pernah atau masih mengelola industri baja melalui BUMN. Sementara AS meski tidak memiliki BUMN baja, perannya besar melalui proteksi, tarif, dan pengawasan investasi asing.

Baja sebagai Induk Industri

Industri baja adalah fondasi dari infrastruktur, manufaktur, energi hingga pertahanan. Laporan Oxford Economics (2019) menyebut bahwa setiap USD 1 nilai tambah baja menghasilkan USD 2,5 di sektor lain. Industri ini menopang 259 juta lapangan kerja global dan menyumbang USD 8,2 triliun PDB global. Bagi Indonesia, proyeksi kapasitas baja 100 juta ton per tahun pada 2045 berpotensi memberi dampak ekonomi Rp 6.020 triliun dan 12 juta lapangan kerja.

Industri baja juga vital dalam mendukung pertahanan. Kemandirian logistik saat krisis dan kemampuan tanggap bencana bergantung pada pasokan baja dalam negeri.

Krakatau Steel dan Peran Strategisnya

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, didirikan tahun 1970, merupakan simbol kemandirian ekonomi Indonesia pasca-konfrontasi. Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan berat: keterbatasan bahan baku, kenaikan energi, dan banjir baja murah dari luar negeri akibat praktik perdagangan tidak adil.

Sebagai BUMN strategis, Krakatau Steel butuh dukungan terintegrasi: perlindungan perdagangan, akses bahan baku, pendanaan kompetitif, hingga jaminan pasar melalui proyek pemerintah. Di sinilah peran Danantara dapat menjadi katalis.

Mandat Baru Danantara

1. Menetapkan baja sebagai sektor prioritas. Meski memiliki urgensi tinggi, sektor ini belum menjadi fokus portofolio Danantara.
2. Menjadikan investasi sebagai rekayasa struktur industri. Tak sekadar ekspansi, tapi membangun rantai pasok, penguasaan bahan baku, dan teknologi hijau.
3. Menjadi agregator pembiayaan dan katalis kemitraan strategis. Target 100 juta ton kapasitas baja butuh USD 100 miliar investasi, tak bisa hanya dari pasar bebas.
4. Menyusun kebijakan pendukung. Dari belanja negara yang menyerap baja lokal hingga proteksi dan insentif untuk produsen dalam negeri.
5. Tata kelola yang berpihak pada kepentingan nasional. Logika investasi strategis harus melampaui perhitungan jangka pendek.