oleh

Bupati Kolaka: Mari Tangkal Separatisme

KOLAKA , TP – Guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, jajaran Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kabupaten Kolaka beserta sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), menggelar apel kebangsaan merah putih di Alun-alun, Lapangan 19 November Kolaka, Kamis (03/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Bupati Kolaka, Ahmad Safei menuturkan, jika solidaritas beberapa unsur terkait seperti TNI, Polri dan unsur lainnya, khususnya di Kabupaten Kolaka cukup baik.

Sehingga menjadi modal dalam menangkal isu-isu adanya separatisme.

“Kita sepakat jika NKRI itu harga mati,” ujar Bupati Kolaka dalam sambutannya usai menjadi Inspektur Upacara.

Dengan solidaritas beberapa unsur terkait di Kolaka, maka kata Bupati tidak ada yang bakal meronrong serta ingin melakukan kegiatan yang dianggap menganggu ketertiban umum.

“Kita yang ada di Kabupaten Kolaka akan melawan dan memenangkan semua itu,” ujarnya.

Dikatakan Ahmad Safei, dalam menangkal radikalisme, semua yang ikut dalam Apel Kebangsaan tersebut akan melakukan sesuai apa yang mereka kehendaki.

“Jadi semua mereka akan berbicara pada kalangan dan tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten Kolaka untuk menjaga keutuhan NKRI ini,” jelasnya.

Untuk itu ia berharap, semua elemen dapat memahami keutuhan NKRI, agar pembangunan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai tema “Mari Kita Membangun Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Ormas Seni Penjaga Diri – Kum fayakun (SPD-KF), Andi Kamaruddin menuturkan, bakal bersama pemerintah serta unsur terkait dalam melawan setiap gerakan-gerakan yang hendak memecahbelah bangsa.

Ormas Seni Penjaga Diri – Kum fayakun (SPD-KF). Foto: Jamal/triaspolitika.id

“Kalau ada gerakan-gerakan yang mau pecahbelahkan persatuan dan kesatuan kita, marilah kita bersama-sama lawan kelompok yang melanggar hukum itu. NKRI harga mati,” imbuh Andi Kamaruddin, usai mengikuti apel kebangsaan.

Reporter : A. Jamal

Komentar

HUKUM KRIMINAL