oleh

Warga Baubau Meninggal Usai di Vaksin Sinovac, ALPDEM: Kami Duga Oknum Lakukang Kejahatan KUHP, Langgar HAM dan Juknis

BAUBAU, TP – Aliansi Pemuda Demokrasi (ALPDEM) Kota Baubau geram dengan tindakan oknum medis yang berakibat tewasnya Guru SMP Negeri 1 Baubau, La Hinu (59) pada hari yang sama atau selang beberapa jam usai di Vaksinasi (imunisasi,red) jenis Sinovag oleh Tim Vaksinasi Kota Baubau.

“Kami duga ada mal praktek, ada yang tidak mematuhi Juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka
penanggulangan Pandemi Covid-19,” tegas Ketua ALPDEM Baubau, Jasmin. Jum’at, (21/5/2021).

Informasi yang terkumpul, almarhum La Hinu (59) diketahui penderita Diabetes Melitus (DM) sejak 15 tahun terakhir, kurang lebih empat jam usai vaksinasi keluarga melihat almarhum tak sadarkan diri. Saat dibawa di rumah sakit kata dokter denyut jantung sudah tidak ada, kata anaknya seperti yang dilansir media ini.

“Jika kita perhatikan Juknis Vaksinasi, Ketua Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kota Baubau wajib untuk melakukan analisis kejadian dan tindak lanjut kasus,” imbuhnya.

Kemudian ia juga mengatakan jika terbukti ada kelalaian atau kesewenangan dalam pemberian vaksinasi bakal terancam pasal berlapis dari beberapa Peraturan Perundang-undangan yang sudah menanti.

“Saya juga konfirmasi ke Jubir Gugus Tugas Covid-19, dr. Lukman melalui whatsapp tapi malah dia blokir,” keluhnya.

Kata dia, ini sudah kategori meresahkan dan menimbulkan perhatian berlebihan di masyarakat, jadi harus segera direspons, diinvestigasi dan laporan segera hasilnya lalu dikirim langsung kepada Kementerian Kesehatan cq. Sub Direktorat
Imunisasi/Komnas PP-KIPI.

“Kemudian apakah sudah dipastikan, vaksin yang diberikan tidak kadaluarsa, ini juga perlu di buktikan oleh aplikasi SMILE oleh Ketua KIPI Baubau, dan dalam hal ini Dinas Kesehatan juga harus memastikan ini,” tutur dia.

Dalam rilis Pers nya, beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga dilalaikan :

1. Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya.

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau informed consent baik secara lisan, maupun tertulis.

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut.

3. Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

4. Artikel 19 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukannya.

5. KUHP Pasal 263 ayat (1), ayat (2), pasal 264, jika terbukti ada Pemalsuan Format Skrining Sebelum Vaksinasi COVID-19, Pasal 421 berbunyi menyalahgunakan kekuasaan untuk
memaksa seseorang berbuat/tidak berbuat/membiarkan sesuatu, dan atau Pasal 359 yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal.

Selain pasal tersebut diatas, Lebih jauh kata Jasmin, juga sebagai patokan kausalitas tertulis dalam keterangan Tabel 8 (delapan) Format Skrining Sebelum Vaksinasi COVID-19 yang terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/ 1 /2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

“Juknisnya jelas-jelas menyebutkan ada standar bagi orang yang divaksin mempunyai penyakit Diabetes Melitus (DM). pertanyaannya apa Petugas Vaksinasi sudah mengantongi hasil pengecekan penyakit Diabetes almarhum La Hinu,” ujarnya kesal.

Bahwa dalam suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seseorang terdiri dari 2 macam Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ia juga menuturkan, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dalam hal ini sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya berkaitan dengan vaksin tersebut, “Mulai dari jenisnya, kandungan zat dalam vaksin, hingga berbagai reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi telah dilakukan,” jelasnya.

Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik untuk menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut, katanya.

“Oleh karenanya, hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi dan dihormati sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pasal 42 ayat (4) Permenkes 12/2017 menyebutkan bahwa, Pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain.

Reporter: ATUL W

HUKUM KRIMINAL