TP-PKK Konawe Galakan Penanaman Cabai

waktu baca 2 menit
Foto Bersama giat penanaman cabai di Konawe

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand SP., MH, mewakili Bupati Konawe, H. Yusran, ST dan Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE.,M.Si secara resmi membuka Gerakan Tanam Cabai Serentak di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Rabu (16/7/2025).

 

Inisiatif ambisius ini merupakan bagian dari program nasional untuk mengendalikan inflasi daerah, dengan melibatkan peran vital Tim Penggerak PKK dan pemerintah setempat, khususnya dalam menggenjot ketahanan pangan keluarga melalui optimalisasi lahan pekarangan.

 

Dalam sambutannya yang penuh semangat, Sekda Ferdinand melayangkan apresiasi tinggi atas langkah strategis PKK Kabupaten Konawe yang telah menjadi pionir gerakan tanam cabai di berbagai kecamatan. Ia tak ragu menegaskan relevansi gerakan ini.

 

“Cabai adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi. Oleh karena itu, gerakan ini sangat relevan dan bermanfaat, “ucapnya.

 

Ferdinand juga menyoroti potensi pertanian Konawe yang luar biasa, termasuk program “10 hektare per desa” untuk jagung yang digagas Bupati.

 

Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaksimalkan pekarangan rumah demi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Konawe, Hj. Hania, S.Pd., M.Pd., Gr., menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya Gerakan Tanam Cabai Serentak ini yakni mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, camat, lurah, hingga seluruh jajaran pengurus dan anggota PKK di semua tingkatan.

 

Hj. Hania menjelaskan, kegiatan ini adalah wujud nyata komitmen PKK dalam mendukung ketahanan pangan dan meredam laju inflasi.

 

“Dengan menanam cabai di pekarangan rumah, masyarakat bisa menghemat belanja dan mendapatkan bahan makanan yang sehat, “ujarnya.

 

Kegiatan akbar ini disaksikan secara virtual oleh Ketua TP-PKK Provinsi Sultra, para Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota, para camat, kepala OPD, hingga kelompok-kelompok dasawisma.