Tekan Kenaikan Harga Pangan, Mendagri Minta Kepala Daerah Atasi Supply dan Distribusi
KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah di hotel claro Kendari Jumat (27/10/2023) mengatakan, naiknya harga pangan di beberapa daerah dan mengakibatkan inflasi sesungguhnya hanya memiliki 2 (dua) masalah dan tidak akan keluar dari itu yakni supply tidak cukup dan distribusi yang macet.
Menurut Tito Karnavian, supply yang tidak cukup masuk ke daerah itu harus diakali dengan cara menambah supply dan Provinsi bisa lakukan intervensi. Kemudian, kepala daerah yang kreatif juga bisa mengumpulkan pedagangnya bagaimana caranya menambah supply. Bahkan, kalau ada yang punya BUMD bidang pangan agar bergerak cepat. Dicontohkan seperti BUMD bidang pangan yang ada di Jakarta yakni Jakarta Food yang dapat diperintahkan oleh Gubernur untuk membeli pangan ke daerah-daerah yang surplus seperti bawang merah di Jawa Tengah guna keperluan stok.
Demikian pula dengan salah satu pangan yang harganya mahal seperti cabe dimana daerah berlebihan cabe yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jawa Barat untuk dilakukan pembelian. Hanya saja, sebenarnya untuk cabe yang kurang, bisa mencontoh gerakan tanam cabe seperti di daerah Makassar dan Bali. Bahkan, kalau kesulitan dengan air untuk menanam cabe maka bisa ditanam dalam polybag seperti contoh di Makassar, termasuk beberapa daerah di Bali dimana semua lorong dan gang menanam cabe dalam polybag sehingga masyarakat memiliki cabe sendiri. “Mudah sekali, 2 atau 3 bulan sudah panen banyak yang bisa dilakukan. Maka daerah yang bisa menekan inflasi kuncinya cuma satu yakni satukan hati,”ungkap Tito Karnavian.
Ditambahkan, setelah persoalan supply maka selanjutnnya dilakukan adalah distribusi pangan ke daerah-daerah yang sulit pelayaran dan bergelombang seperti di Kabupaten Wakatobi misalnya yang kesulitan ombak besar. Karena itu, agar diberikan bantuan subsidi logistik yang diambil dari belanja tak terduga di kabupaten/kota, provinsi. Kemudian, Badan Pangan Nasional pun akan siap mendukung menggelontorkan anggaran triliunan untuk mendukung logistik supaya harga pangan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Hanya saja, ada juga beberapa daerah yang bermasalah yakni distribusinya macet dikarenakan dipermainkan oleh pedagang dengan tujuan supaya langka dan barulah dilepas kalau harganya mahal. Oleh sebab itu, jika ditemukan seperti ini maka harus dihajar oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan termaksud KPK. Dan baik KPK, Jaksa, maupun Polri pasti sudah paham dengan modus operandi seperti itu.
Sementara itu, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si bersama dengan kepala daerah se-Sulawesi Tenggara juga turut mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Adm)
