Sekjen BOM Kepton soal Big Data Tunda Pemilu Menteri Luhut Memasuki Babak Baru

waktu baca 2 menit
Sekjen Bom Kepton, La Ode Tazrufin.

BAUBAU, TRIASPOLITIKA.ID – Laporan Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton ( Bom Kepton) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang pembohongan publik yang dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memasuki babak baru. BOM Kepton melaporkan Luhut terkait penyataannya soal Big Data Penundaan Pemilu 2024.

Berkas laporan yang dimasukkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BOM Kepton, Laode Tazrufin di Polda Sultra pada tanggal 18 April 2022 lalu, kini telah dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kepada Triaspolitika.id, Tazrufin menuturkan dirinya telah dua kali menerima surat dari pihak penyidik. Pertama pada 24 Juni 2022 dengan Nomor: B/482/VI/RES.1.1.1/2022/Dittipidsiber perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Surat Pengaduan.

Kemudian surat kedua pada 30 Juni 2022 dengan Nomor: B/506/VI/RES.1.1.1/2022/Dittipidsiber perihal Undangan Klarifikasi pada tanggal 6 Juli 2022 untuk dimintai keterangan terkait laporan yang ia tujukan kepada Luhut.

“Berdasarkan surat klarifikasi itu, saya pastikan akan ke Jakarta dan menghadiri panggilan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri tersebut,” kata Tazrufin kepada Triaspolitika.id melalui pesan WhatsApp, Jumat (1/7/2022) malam.

Dia mengaku, sangat mengapresiasi langkah cepat dan kinerja kepolisian dalam menangani perkara yang diajukan.

“Alhamdulillah pengaduan yang kami ajukan lewat BOM Kepton ke Polda Sultra terkait dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh saudara Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi soal big data penundaan pemilu mulai menemui titik terang,” ungkapnya.

Tazrufin mengungkapkan, banyak pihak yang meragukan laporan yang dia ajukan ini. Sebab, dinilai lemah jika ingin berhadapan dengan pejabat tinggi negara.

“Waktu kami hendak mengajukan laporan ini ke Polda Sultra, banyak pihak yang meragukan karena dinilai lemah ketika berhadapan dengan pejabat tinggi negara,” pungkasnya. (Rilis)

error: Content is protected !!