Ridwan Bae Dorong Perencanaan Pembangunan Buteng, Transmart Diusulkan Direalisasikan 2027
BUTENG, TRIASPOLITIKA.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, melengkapi dokumen perencanaan pembangunan agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui program pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Ridwan saat melaksanakan reses di Kabupaten Buton Tengah, Senin (19/10), yang turut membahas pengembangan infrastruktur daerah dan program inovasi Transmigrasi Maritim (Transmart) di Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur.
Ridwan mengatakan, aspirasi masyarakat pada prinsipnya dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku. Namun, dukungan terhadap program pembangunan perlu disertai dokumen perencanaan yang lengkap dan terukur.
“Kami menerima aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, kami sarankan kepada Pak Bupati agar menggerakkan seluruh SKPD untuk melengkapi perencanaan, termasuk DED (Detail Engineering Design), kemudian dikoordinasikan dengan balai-balai terkait dan kementerian,” kata Ridwan.
Menurut dia, kelengkapan dokumen perencanaan akan mempermudah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sekaligus memperkuat peluang usulan pembangunan daerah untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Ridwan juga menilai Buton Tengah memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai program pembangunan melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Buton Tengah Azhari menyampaikan perkembangan program Transmigrasi Maritim yang direncanakan berlokasi di Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur.
Azhari mengatakan, kunjungan Ridwan Bae bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan perkembangan program sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat.
“Program Transmart ini sudah kami laporkan kepada Pak Ridwan. Kalau program ini berjalan, akan menjadi salah satu percontohan pertama di Indonesia,” ujar Azhari.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 50 hektare untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Program Transmart direncanakan tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber penghidupan masyarakat.
Untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Pemkab Buton Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah daerah juga menargetkan penyelesaian legalitas lahan melalui proses sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Azhari menyebut pembangunan ruang kelas baru (RKB) Transmart telah dianggarkan melalui APBD Perubahan, termasuk usulan yang berkaitan dengan kebutuhan lahan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan menjelaskan bahwa Transmart merupakan proyek percontohan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi berbasis potensi maritim.
Menurut dia, rencana awal program tersebut mencakup 25 kepala keluarga, dengan komposisi penduduk lokal dan warga dari luar daerah.
Terkait peluang dukungan anggaran pada 2027, Edy mengatakan usulan tersebut masih dibahas secara teknis bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Untuk anggaran tahun 2027, saat ini masih dalam technical meeting atau rapat teknis dengan Bappenas. Insyaallah sudah ada sinyal realisasinya pada 2027. Namun, ini juga bergantung pada perencanaan daerah. Semakin cepat perencanaannya, semakin baik,” kata Edy.
Ia menegaskan, kesiapan dokumen perencanaan dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting agar usulan program dapat diproses sesuai mekanisme penganggaran pemerintah pusat.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur sekaligus mendorong pengembangan Transmart sebagai model kawasan transmigrasi yang mengintegrasikan permukiman dengan potensi ekonomi maritim.
- Reporter: Bensar Sulawesi







