oleh

Rencana Menggunakan Jalan Umum, DPRD Konsel Gelar RDP Bersama PT Asmindo

KONSEL, TP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Konsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Asmindo dan sejumlah pihak terkait. PT Asmindo yang sebelumnya berencana menggunakan ruas jalan umum sebagai jalur hauling pengangkutan Ore nikel menuju Jembatan Titian (Jeti) kini menuai Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Konawe Selatan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Konsel Herman Pambahako serta dari pihak pemerintah yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, termasuk dari Direktur PT Asmindo Muhammad Amir Sahid.

Dalam rapat, Herman Pambahako mengatakan, RDP yang dilakukan oleh DPRD bersama pihak terkait adalah meminta penjelasan pihak PT Asmindo terkait rencana penggunaan jalan umum, khususnya jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami dari komisi III hendak mengetahui rencana penggunaan jalan umum untuk hauling. Apakah sudah berizin atau belum, termasuk berapa panjang yang akan digunakan oleh perusahaan,” ungkapnya mengawali RDP di ruang rapat lantai ll, Kamis (3/6/2021).

Herman menjelaskan bahwa jalan yang hendak digunakan oleh perusahaan itu ada tiga jalan yang menjadi kewenang yaitu dari jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Jika itu hendak digunakan maka harusnya sudah mendapatkan izin dari ketiga lembaga yang mempunyai kewenangan memberikan izin tersebut.

“Dewan akan merespon penolakan penggunaan jalan umum yang akan dijadikan sebagai jalan hauling. Karena jalan umum diperuntukkan untuk jalan masyarakat. Tetapi jika ada izin, maka perusahaan dapat melintasinya dengan syarat syarat yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Hal tersebut senada dengan Anggota DPRD lainnya Ramlan. PT Asmindo yang akan menggunakan jalan umum dan telah melakukan sosialisasi termasuk perbaikan jalan, harusnya sudah mengantongi izin sebagai dasar perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik yang bakal di lalui kendaraan perusahaan.

“Kami hanya ingin mempertanyakan, apakah PT Asmindo sudah mengantongi izin, khususnya di Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU dan Perhubungan. Jika belum, maka kami meminta kepada perusahaan agar tidak melakukan kegiatan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Konsel Evi Susanti Asis mengaku, belum mengetahui akan adanya rencana penggunaan jalan umum menjadi jalan hauling. Hal itu dikarenakan belum adanya surat pemberitahuan atau izin yang masuk melalui Dinas PU.

“Terkait jalan di Konsel ini ada tiga status jalan, yakni jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Khusus untuk di Konsel ada jalan kewenangan kabupaten yang hendak dilintasi, tetapi belum ada izin yang masuk ke kami,” terang Evi.

Begitu juga dengan Kadis Perhubungan Konsel Amran Aras mengaku, belum mengetahui adanya rencana penggunaan jalan umum, karena hingga hari ini belum ada permintaan atau izin di Dinas Perhubungan Konsel.

“Kami belum mendapat adanya permohonan izin dari pihak perusahaan yang hendak menggunakan jalan umum melalui Dinas Perhubungan,” tambahnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Asmindo Muhammad Amir Sahid mengakui, jika izin penggunaan jalan umum yang hendak digunakan sebagai jalan hauling di Konsel belum mendapatkan izin yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Konsel bersama DPRD. Artinya belum adanya permohonan izin, karena kami pihak perusahaan saat ini masih bermohon di Balai Pelaksana Jalan Nasional wilayah VIII Sulawesi Tenggara.

“Kami akui pihak perusahaan belum mengajukan atau bermohon soal izin penggunaan jalan. Dikarenakan masih proses pengajuan izin di BPJN. Setelah ada rekomendasi, pihak perusahaan pasti akan mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan,” bebernya.

Amir juga menambahkan terkait perbaikan jalan yang telah dilaksanakan disejumlah titik tersebut merupakan bagian dari syarat permohonan izin di BPJN, karena itu pihak perusahaan telah melakukan sejumlah titik jalan yang rusak, termasuk melakukan sosialisasi dan syarat syarat lainnya sementara disiapkan.

“Terkait perbaikan jalan yang sementara dilaksanakan itu adalah komitmen perusahaan untuk melakukan perbaikan jalan sebelum digunakan. Selain itu juga bagian dari syarat dari permohonan izin di pihak terkait,” tutupnya.

Reporter: Kasran

HUKUM KRIMINAL