Rapat Amandemen Raperda APBD 2020 di DPRD Wakatobi Ricuh

Perbesar

WAKATOBI, TP – Hari ketiga rapat amandemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi terkait Raperda pertanggung jawaban Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2020 berakhir ricuh, Rabu (14/7/2021).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wakatobi itu berjalan alot. Saat itu, Juru bicara Banggar, Muhammad Ikbal
mempertanyakan terkait penerimaan beasiswa Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) di Wakatobi, khususnya di pulau Runduma. Pasalnya, hal ini pernah didiskusikan bersama Pemda. Ia pun menagih janji Pemda soal akan mengganti kepala sekolah Satap Runduma.

“Saya tahu betul PIP di pulau Runduma itu pak karena selalu terima keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.

Muhammad Ikbal juga mempertanyakan komitmen Pemda Wakatobi soal beasiswa kedokteran.

Menurutnya, para dokter yang dibiayai oleh Pemda harus diikat dengan kontrak perjanjian. Sehingga Pemda tidak terus-terus dirugikan.

“Saya hanya mau rekontruksi bahwa kemarin 8 bulan lalu kita telah gaung-gaungkan untuk kita simulasi lagi untuk dokter spesialis, bahkan kita bersama komitmen untuk menaikan insentifnya para dokter spesialis,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, jika demikian bentuknya tanpa ada kontrak bagi dokter penerima beasiswa maka akan muncul masalah-masalah yang terus dibuat oleh Pemda.

“Kalau begini kontruksinya maka (ada) kesalahan berpikir pak Sekda,” kata Muhammad Ikbal.

Dia mengatakan beasiswa kedokteran sejatinya telah berjalan lama yaitu sejak pemerintahan Ir Hugua tapi hasilnya, mereka pulang kedaerahnya masing-masing.

“Apa artinya ini, bahwa mari lah kita bangun Wakatobi dengan serius karena ini Wakatobi kita bersama. Sehingga kami di DPRD tidak mengeluarkan suara-suara yang keras,” tegasnya.

Mendengar hal tersebut, Sekda La Jumadin mengintrupsi kepimpinan sidang. “Izin, izin pimpinan. Saya juga punya hak untuk berbicara,” pinta Sekda, sambil memotong pertanyaan anggota DPRD ini.

Namun demikian, Ketua pimpinan sidang mempersilahkan anggota Muhammad Ikbal untuk melanjutkan pertanyaannya.

“Jadi diselesaikan dulu, baru Pemda menjawabnya,” ucap pimpinan sidang H. Hamiruddin.

Tak terima narasi bicaranya dipotong, Muhammad Ikbal, naik pitam. Ia pun terus menjelaskan pertanyaaanya. Hingga perdebatan adu mulut pun terjadi.

“Ini perlu dijelaskan pak, karena saya tahu pasti PIP pulau Runduma,” ungkapnya.

“Jadi begini, pak ketua,” ucap Sekda dengan maksud ingin menjelaskan.

“Jangan dipotong, ini masih hak ku pak,” ucap Muhammad Ikbal kepada Sekda.

“Saya juga punya hak disini untuk berbicara, pak Ikbal. Saya juga manusia,” ucap La Jumadin.

Melihat situasi tidak kondusif dengan situasi memanas. Ketua DPRD sekaligus pimpinan sidang pun mengambil alih sidang diskorsi. Kendati reaksi masih terus berlanjut meski rapat sudah ditutup.

Nampak para kepala OPD, Ketua DPRD dengan wakil ketuanya dan anggota DPRD lain tengah merelai perdebatan itu. Kendati tidak terjadi kekisruhan.

Untuk diketahui, rapat amandemen  ketiga itu, DPRD mempertanyakan berbagai program dan capaian pembangunan Pemda selama tahun 2020 lalu. Ada sebanyak 17 kasus yang perlu dijelaskan oleh Pemda terkait pengelolaan anggaran daerah.

Reporter: Anto