Rakorda BPS, Gubernur Sultra: SP2020 Lanjutan Miliki Peran Penting

waktu baca 2 menit
Rakorda BPS, Gubernur Sultra: SP2020 Lanjutan Miliki Peran Penting

KENDARI, TRIASPOLITIKA.ID – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/6/2022).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, tujuannya, untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang juga tindak lanjut dari BPS Sultra.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Setianto, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, dan pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Sultra.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), maka Pemprov Sultra telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Dalam Pergub tersebut diatur tentang tugas setiap pihak terkait yaitu pembina data (BPS Sultra), wali data (Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra) dan produsen data (perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra). Harapannya, keberlangsungan dan percepatan perwujudan satu data di Provinsi Sultra dapat tercapai guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Gubernur Ali Mazi juga mengatakan, berdasarkan data BPS, ekonomi Sultra Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 7,66 persen. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 5,02 persen.

“Kita patut bersyukur, capaian program pembangunan Sultra tahun 2021, melalui upaya dan kerja keras kita semua, menunjukan hasil yang membanggakan,” jelasnya.

Pada tahun 2022, BPS melaksanakan SP2020 lanjutan dalam bentuk long form. Ini sangat penting perannya dalam penyediaan dan pembaharuan data kependudukan secara berkala, akurat, dan terkini termasuk data rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program pemerintah untuk menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan, sekaligus pengentasan kemiskinan.

Reporter: Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!