Raih WTP Berturut-turut, Pemkab Konawe Terima Penghargaan dari Kemetrian Keuangan

Perbesar

KONAWE, TRIASPOLUTIKA.ID – Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Eko Wahyu Budi Utomo menyerahkan plakat dan pigam penghargaan WTP kepada Pemerintah Kabupaten Konawe. Penghargaan tersebut langsung di Terima bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, senin 24/10/2022.

Penghargaan tersebut berasal dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik indonesia karena pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2021. Selain piagam penghargaan, plakat juga diberikan atas capaian WTP minimal lima kali berturut-turut Dalam hal ini Kabupaten Konawe telah mendapatkan 7 (tujuh) kali WTP berturut-turut sejak tahun 2015 higa tahun 2021.

Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian internal.

Pada tahun ini capaian WTP naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 K/L (95,4%) dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP (92,25%)

Capaian WTP pada tahun ini bukanlah hal biasa jika melihat perjalanan Indonesia untuk membangun tata Kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Terlebih pada 2 tahun ke belakang, baik K/L maupun Pemda menghadapi situasi yang luar biasa karena dihadapkan pada pandemi Covid 19. Kondisi krisis tersebut memaksa Pemerintah untuk membentuk program khusus yaitu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang meliputi berbagai klaster baik kesehatan, perlindungan sosial, program proritas, UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Di sisi lain, virus covid 19 yang terus bermutasi menjadikan Pemerintah harus dapat menanggulangi dampak dan akibat vang terjadi melalui perubahan anggaran APBN/D secara cepat, sehingga dapat menjadi instrument countercyclical yang dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Pengambilan kebijakan yang terus berubah dengan cepat dan responsive, namun dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bukanlah sebuah kombinasi yang mudah. Karena itu dalam pengambilan keputusan, Pemerintah terus didampingi oleh berbagai pihak antara lain aparat penegak hukum, BPKP dan juga BPK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditee dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada tahun 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 yang telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019). Penggunaan instrument APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor yang menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendan dibandingkan negara yang lain. Pada tahun 2020 defisit mencapai 6%, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nilai 4.7% dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan.

Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara yang hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pada kuartal dan II 2022.

Atas capalan WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit. Setelah dilanda

pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi, serta kenaikan suku bunga capital flow yang dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berdungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber yang berkeadilan.

Oleh karena itu capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan.

Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, APBN/D juga harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.