Polres Butur Tetapkan Mantan Pj Kades Laeya Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi DD

waktu baca 2 menit
Kasi Humas Polres Butur, Ipda Riantho Sarira (depan:kanan) bersama Kanit Tipikor Satreskrim Polres Butur, Aipda Fajar Lumanto (depan:kiri) sedang melakukan konferensi Pers di Mako Polres Butur. |Zual/Triaspolitaka.id

BUTUR, TRIASPOLITIKA.ID – Polres Boton Utara (Butur) menetapkan Mantan Penjabat kepala Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba  inisial AI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2020.

AI ditetapkan sebagai tersangka setelah usai  diperiksa oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Butur. Penyidik Tipikor melakukan pemeriksaan terhadap AI atas dugaan korupsi senilai Rp447 juta.

Nilai fantastis itu berdasarkan hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Diketahui, tersangka AI kala itu merupakan Pj Kepala Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia menjabat dari Januari hingga Desember 2020 lalu. Hal itu Berdasarkan SK Bupati Butur Nomor 26 tahun 2020.

Menurut Polisi, modus tersangka AI yaitu, penyalahgunaan dalam pencairan DD, pengolahannya, dan ada beberapa item kegiatan yang sudah dilakukan tanpa dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah pihak Kepolisian melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan dan penyidikan, AI ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan sudah ditahan sejak tanggal 6 Juli 2023 untuk 20 hari pertama.

Kasi Humas Polres Butur, Ipda Riantho Sarira mengatakan, tersangka AI menjalankan modus operandinya melakukan pencairan dana desa sendiri kemudian mengelola sendiri dan terindikasi tidak melibatkan perangkat desa yang lain.

“Tersangkanya cuman tersangka tunggal. Untuk sementara sampai hari ini, saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan termasuk saksi ahli (atau) pendapat ahli,” ungkap Riantho Sarira saat konferensi Pers di Mako Polres Buton Utara, Selasa (11/7/2023).

Riantho menuturkan, mantan Pj Kades Laeya ini disangkakan pasal 2 dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman hukumannya paling singkat 1 Tahun, paling lama 20 Tahun. Denda paling rendah (Rp) 50 Juta, paling banyak (Rp) 1 Miliar,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kanit Tipikor Satreskrim Polres Butur, Aipda Fajar Lumanto menambahkan, terkait perkara penyalahgunaan DD ini sudah perkara kedua kalinya selama terbentuknya Polres Butur.

“Sebelumnya dari Kecamatan Kulisusu Barat (tersangkanya), sementara sekarang tersangkanya berasal dari Kecamatan Wakorumba Utara,” kata Aipda Fajar Lumanto.

“Jadi terkait dengan dua perkara ini saya selaku pejabat Kanit Tipikor Polres Butur (mengimbau) agar (kasus ini) menjadi perhatian buat rekan-rekan pengguna anggaran di lingkup Pemda Buton Utara untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan anggaran dengan mengutamakan asas manfaat. Manfaatnya buat masyarakat Butur ini,” tandasnya.

Reporter: Zual

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!