Peringatan Hari Buruh di Kolaka, Massa Tuntut Pemerintah Berdayakan Tenaga Kerja Lokal
KOLAKA, TRIASPOLITIKA.ID – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen buruh dan masyarakat Kolaka menggelar aksi damai di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Rabu, (30/4/2025).
Aksi ini dilakukan di beberapa titik strategis, termasuk di halaman Gedung DPRD Kolaka dengan tujuan menuntut pemerintah agar lebih serius dalam memberdayakan tenaga kerja lokal serta menerapkan rekrutmen tenaga kerja sesuai Peraturan Daerah, yakni 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja non-lokal.
Massa aksi menekankan pentingnya perlindungan dan prioritas bagi tenaga kerja lokal dalam industri di Kolaka, khususnya dalam sektor pertambangan dan perindustrian.
“Kami menuntut pemerintah daerah agar memastikan kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang sesuai dengan Peraturan Daerah, yaitu 70 persen tenaga kerja lokal dan 30 persen tenaga kerja non-lokal. Jangan sampai masyarakat Kolaka hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Jabir salah satu perwakilan massa aksi dalam orasinya.
Selain isu tenaga kerja, massa juga menyerukan kebijakan peningkatan kesejahteraan buruh melalui upah yang layak, perlindungan sosial, dan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak pekerja.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat perhatian dari pihak DPRD Kolaka. Sejumlah perwakilan massa aksi diterima untuk berdiskusi langsung dengan anggota DPRD guna menyampaikan aspirasi mereka.
Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan kebijakan yang lebih konkret guna memastikan peran tenaga kerja lokal lebih dioptimalkan, serta mengawasi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.
Aksi damai yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA berlangsung tertib dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, serta melakukan orasi secara bergantian.
Peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat Kolaka untuk terus mengawal kebijakan tenaga kerja yang berkeadilan serta memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Reporter: A. Jamal







