Pendapatan Konawe Tembus Rp1,8 Triliun DPRD dan Pemda Sepakati KUA-PPAS Perubahan 2025

waktu baca 2 menit
Bupati Konawe Yusran Akbar (kiri) Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya (kanan)

TRIASPOLITIKA.ID : KONAWE – Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 dipastikan naik Rp121,53 miliar setelah DPRD dan Pemerintah Kabupaten menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. Kesepakatan ini diresmikan dalam rapat paripurna DPRD Konawe, Selasa (12/8), yang dihadiri unsur Forkopimda, Sekda, serta pejabat eselon II dan III.

 

Rapat dipimpin Ketua DPRD I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili dan Wakil Ketua II Nasrullah Faizal. Bupati Konawe H. Yusran Akbar hadir langsung dan menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terjalin.

 

“Perubahan APBD ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Kita ingin setiap rupiah bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Yusran.

 

Ia menjelaskan, revisi anggaran dilakukan karena beberapa alasan strategis. Di antaranya, realisasi pendapatan semester pertama yang melampaui target, adanya dana transfer tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi, percepatan program prioritas, pemanfaatan SILPA 2024 untuk proyek multiyears, serta penyesuaian terhadap dinamika ekonomi daerah.

 

Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah meningkat dari Rp1,762 triliun menjadi Rp1,883 triliun. Kenaikan berasal dari PAD Rp44,47 miliar, dana transfer Rp73,36 miliar, dan pendapatan sah lainnya Rp3,69 miliar. Belanja daerah pun naik menjadi Rp1,941 triliun.

 

Fokus belanja diarahkan pada empat sektor utama: pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), pemberdayaan ekonomi (UMKM dan sektor unggulan), pembangunan infrastruktur strategis (jalan penghubung, pasar induk, kawasan ekonomi khusus), dan tata kelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi dan digitalisasi layanan.

 

Pemkab juga menyiapkan restrukturisasi aset, termasuk penghapusan aset tidak produktif, konversi bangunan untuk fasilitas umum, dan pengembangan lahan menjadi kawasan ekonomi. Dengan tambahan pembiayaan dari SILPA 2024 sebesar Rp57,96 miliar, APBD Perubahan 2025 ditetapkan Rp1,941 triliun.

 

“Setelah ini, saya minta seluruh OPD bergerak cepat menyusun Rancangan Perubahan APBD secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kita ingin manfaatnya segera dirasakan oleh rakyat.” Tutup Yusran Akbar