Berita Terkini & Terpercaya
Pemulihan Kebocoran Pipa Minyak di Towuti Masuki Hari Kedelapan, 112 Aduan Warga Ditangani
TOWUTI, TRIASPOLITIKA.ID – Masa tanggap darurat pasca kebocoran pipa minyak di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, resmi ditetapkan Bupati Luwu Timur sejak 23 Agustus hingga 5 September 2025.
Selama periode tersebut, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, masyarakat, serta tim ahli independen terus bekerja memastikan penanganan berjalan transparan, inklusif, dan berkeadilan.
Sejak awal, enam desa terdampak yakni Lioka, Langkea Raya, Baruga, Timampu, Matompi, dan Wawondula menjadi prioritas penanganan.
Pemulihan dipimpin langsung oleh Pemkab Luwu Timur, sementara PT Vale menjalankan perannya sebagai mitra yang bertanggung jawab. Tim ahli independen dari sejumlah universitas juga dilibatkan untuk melakukan asesmen sosial, ekonomi, dan ekologis.
Camat Towuti, Amri Mustari, menegaskan pentingnya sinergi dalam proses penanganan ini.
“Ini bukan kerja sepihak, kami dari pemerintah berkolaborasi dengan baik, termasuk masyarakat yang kita libatkan agar kejadian ini bisa segera kita atasi,” ujarnya.
Hingga hari kedelapan, PT Vale telah menerima 112 aduan resmi. Hampir 90 persen laporan disampaikan langsung saat tim melakukan kunjungan lapangan.
Untuk memperluas akses, PT Vale tetap membuka Posko Pengaduan & Informasi di Kantor Camat Towuti dan menyediakan layanan hotline 24 jam.
Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci utama. Tokoh desa ikut serta mencatat keluhan dan kebutuhan warga yang kemudian diverifikasi serta ditindaklanjuti PT Vale.
Dengan mekanisme ini, setiap suara masyarakat mendapat perhatian dan menjadi dasar langkah perbaikan berikutnya.
Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan.
“Bapak Bupati telah menetapkan masa tanggap darurat sampai 5 September. Kami optimis dengan keterlibatan aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan masukan dari para ahli, pemulihan akan terus berlanjut dengan prinsip berkeadilan dan transparansi,” katanya.
Tim ahli dijadwalkan melanjutkan wawancara lapangan di wilayah hilir sebelum menyampaikan rekomendasi resmi pada awal pekan depan.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah pemulihan jangka panjang yang lebih kuat, baik bagi kelestarian lingkungan maupun keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat Towuti.
