Pemkab Konawe Kembali Raih Predikat WTP

waktu baca 3 menit
Sekda Konawe Dr. Ferdinand, SP, MH (kiri) bersama Ketua DPRD Konawe Dr. H. Ardin, S.Sos, M.Si (kedua dari kiri) saat menghadiri giat di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kota Kendari

TRIASPOLITIKA.ID : KENDARI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Konawe.

 

Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, secara langsung menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe di kantor BPK Sultra, Kota Kendari, pada Selasa, 28 Mei 2024.

 

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Pemeriksaan ini juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

 

Tujuan utama pemeriksaan BPK adalah memberikan opini tentang kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa aspek: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

 

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemda Konawe mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah kali ke-9 secara berturut-turut Pemda Konawe menerima Opini WTP, menunjukkan pengelolaan keuangan yang konsisten dan berkualitas tinggi.

 

Dalam sambutannya, Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas kerja keras mereka dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Dadek menegaskan bahwa BPK akan terus melakukan pemantauan dan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan.

 

Dadek berharap bahwa DPRD dan pemerintah daerah dapat terus bekerja sama dalam mengawal pelaksanaan anggaran, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

 

“Kami melihat bahwa pemerintah dan DPRD perlu ada sinkronisasi yang baik, pijakan yang benar, serta hubungan kerja yang harmonis dalam pengelolaan pemerintahan,” ujar Dadek.

 

Keberhasilan meraih WTP ke-9 ini tidak lepas dari kinerja Pemda Konawe dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan peran DPRD Kabupaten Konawe dalam mengawasi seluruh proses tersebut.

 

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal yang dilakukan oleh BPK bertujuan menguji apakah belanja modal Pemda Konawe telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga pemeriksa, BPK juga mengevaluasi pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemda Konawe serta kinerja DPRD Konawe dalam pengawasan anggaran.

 

Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan belanja anggaran tetap berada pada jalur yang benar, sehingga tidak ada penyalahgunaan dana negara. Kinerja pengawasan anggaran yang baik dari DPRD Kabupaten Konawe juga menjadi faktor penting dalam penghargaan yang diterima.

 

Ketua DPRD Konawe, Ardin, dan Sekda Konawe, Ferdinand, menandatangani berita acara pada laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap belanja daerah tahun 2023, menunjukkan komitmen bersama dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

error: Content is protected !!