oleh

Lembaga Survei yang Menyatakan Salah satu Paslon di Muna Menang Belum Terdaftar di KPU

MUNA, TP – Lembaga survei Barometer Suara Indonesia (BSI) membuat kejutan jelang hitung mundur 13 hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Direktur Eksekutif BSI, Basso Affandi dalam konfrensi persnya beberapa waktu lalu, menerangkan berdasarkan hasil survei, BSI menempatkan Pasangan Calon Paslon LM Rajiun Tumada-La Pili (Rapi) unggul atas rivalnya Paslon LM Rusman Emba-Bahrun (Terbaik).

Namun survei keunggulan untuk Paslon penantang tersebut rupanya bukan sebagai rujukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muna.

KPU merilis, empat lembaga survei yang terdaftar di KPUD Muna yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Penduduk Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), The Haluoleo Institute dan Saiful Mujani Recearch and Consultan (SMRC).

Komisioner KPUD Muna Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Nggasri Faeda, mengatakan syarat harus dipenuhi oleh lembaga survei berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Jika lembaga survei melakukan survei atau quick count terkait pilkada, maka lembaga servei tersebut harus terdaftar di KPUD dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, seperti nama, alamat, susunan pengurus, metodologi, pendanaan harus jelas, dan disampaikan ke KPUD,” ujarnya, Jumat, (27/11/2020).

Lembaga-lembaga survei ini juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya baru bisa merilis hasil survei 2 jam setelah pemungutan suara dengan rujukan Waktu Indonesia Barat (WIB). Jika ada menyampaikan rilis sebelum 2 jam setelah pemungutan suara, maka akan diancam dengan sanksi pidana 1 tahun 6 bulan pidana dan denda Rp18 juta sebagaimana diatur Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berikut peraturan lembaga survei di PKPU 10 tahun 2018, Pasal 28, 29, 30, pasal 32 dan pasal 34 ayat (1) KPU memberikan sanksi kepada Lembaga Survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

Liputan : Tim Triaspolitika 

Komentar

BERITA PILIHAN