Konflik Iran-Israel Ancam Stabilitas Ketenagakerjaan Indonesia, Potensi PHK Meningkat

waktu baca 2 menit
Pengamat ketenagakerjaan, Timboel Siregar. (Tira/Liputan6.com)

JAKARTA, TRIASPOLITIKA.ID – Konflik bersenjata yang terus memanas antara Iran dan Israel tak hanya menimbulkan dampak geopolitik dan krisis energi global, tetapi juga mulai menyisakan kekhawatiran terhadap stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri, khususnya di sektor ekspor.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menilai, efek domino dari konflik ini dapat langsung terasa pada menurunnya permintaan ekspor barang dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah. Ia menyebut bahwa eskalasi yang terjadi sejak pertengahan Juni 2025 itu mengancam sektor industri yang bergantung pada pasar luar negeri.

“Pastinya ada dampaknya. Karena permintaan dari luar berkurang. Mereka sedang sibuk dengan urusan internalnya,” ujar Timboel saat ditemui di Jakarta, Senin, 23 Juni 2025.

Menurutnya, meskipun porsi perdagangan antara Indonesia dan Iran tidak sebesar dengan negara-negara lain, tetap ada kontribusi, terutama dari sisi pasokan energi dan ekspor barang-barang manufaktur. Gangguan di pasar tersebut, kata dia, akan berdampak terhadap rantai distribusi dan menyulitkan industri domestik.

“Transaksi berjalan kita dengan Iran memang tidak dominan, tapi tetap ada. Ketika permintaan di sana turun, ya otomatis barang-barang dari kita juga tertahan. Itu bisa membuat perusahaan ekspor kita rugi,” ucapnya.

Efek Menjalar ke Negara Tetangga dan Potensi PHK

Timboel menambahkan, dampak konflik tidak akan berhenti hanya di Iran. Negara-negara tetangga di Timur Tengah yang selama ini menjadi pasar penting ekspor Indonesia juga sangat mungkin terkena imbas dari konflik regional tersebut.

“Bukan hanya Iran, negara-negara tetangganya juga akan terdampak. Dan ini semua kawasan yang selama ini kita suplai barang,” kata Timboel.

Ia memperingatkan, bila konflik terus bereskalasi, maka lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia menjadi hal yang sulit dihindari. Ia mencontohkan, banyak perusahaan manufaktur dan ekspor akan merugi jika pengiriman barang terhenti.

“Kalau ini tidak segera diantisipasi, perusahaan bisa collapse. Kalau sudah begitu, PHK akan menyebar. Ini bukan hanya soal geopolitik, tapi soal dapur masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Didesak Antisipasi Dampak Geopolitik

Melihat situasi yang kian memburuk, Timboel mendorong pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak konflik internasional terhadap sektor ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya insentif fiskal dan dukungan kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terkena imbas konflik.

“Pemerintah harus siap membantu perusahaan-perusahaan eksportir, terutama yang pasarnya ada di kawasan konflik. Jangan tunggu mereka bangkrut dulu baru ditolong,” ujarnya.

Timboel juga menyoroti pentingnya strategi diversifikasi pasar ekspor agar perusahaan tidak hanya bergantung pada satu kawasan geopolitik. “Kita perlu belajar dari krisis ini. Jangan sampai krisis luar negeri membuat PHK massal di dalam negeri,” tandasnya.